Soalindonesia–JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menanggapi santai wacana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” melalui safari politik bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Saat dimintai tanggapan mengenai target politik tersebut, Said hanya memberikan jawaban singkat.
“Siapa yang bikin hoaks?” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026), ketika ditanya mengenai kabar Jawa Tengah akan dijadikan “kandang gajah”.
Said tidak memberikan penjelasan lebih lanjut maupun mengomentari safari politik yang tengah dijalankan Jokowi bersama PSI.
Jawa Tengah Selama Ini Identik dengan “Kandang Banteng”
Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis utama suara PDI Perjuangan atau yang kerap dijuluki “kandang banteng”. Sebaliknya, istilah “kandang gajah” merujuk pada identitas baru PSI yang menggunakan logo bergambar gajah.
Wacana tersebut mencuat seiring langkah PSI yang mulai memperkuat konsolidasi politik di sejumlah daerah bersama Jokowi.
Jokowi Mulai Safari Politik
Safari politik Jokowi telah dimulai dengan mengunjungi Provinsi Lampung sebagai titik pertama. Dalam kunjungan tersebut, mantan Presiden RI itu menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat di Lampung.
Pada rangkaian prosesi adat yang berlangsung Sabtu (27/6/2026), Jokowi juga mengikuti ritual adat berupa injak kepala kerbau sebagai bagian dari penganugerahan gelar kehormatan.
Safari politik tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah menguatnya hubungan Jokowi dengan PSI setelah tidak lagi menjadi bagian dar PDI Perjuangan.
Hubungan Jokowi dan PDIP Merenggang
Hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan memburuk sejak pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto serta mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Sikap politik tersebut berbeda dengan keputusan resmi PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Perbedaan arah politik itu kemudian berujung pada keputusan PDI Perjuangan untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai karena dinilai tidak menjalankan keputusan organisasi.
