SOALINDONESIA–JAKARTA Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama resmi menetapkan sebanyak 69.313 guru PAI di sekolah sebagai peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan II Tahun 2025. Jumlah tersebut melengkapi 21.715 guru PAI Angkatan I, sehingga total peserta PPG PAI Daljab tahun ini mencapai 91.028 guru.
Jika seluruh peserta lulus, mereka akan memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai tahun 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru agama.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sertifikasi guru melalui PPG dapat diselesaikan secara menyeluruh pada 2025.
“Kemenag berkomitmen mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo. Ini bukan hanya penting, tapi juga mulia, karena kesejahteraan guru adalah pilar bagi keberkahan pendidikan. Saya berharap guru semakin terangkat muru’ah-nya dan makin kompeten dalam mengajar,” ujar Menag di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Sesuai regulasi, guru yang lulus PPG tahun berjalan akan menerima TPG pada tahun berikutnya. Untuk guru ASN (PNS dan PPPK), TPG diberikan setara satu kali gaji. Sementara itu, guru Non-ASN akan menerima Rp2.000.000 per bulan, naik dari sebelumnya Rp1.500.000.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa meski ada kebijakan efisiensi anggaran, PPG PAI Daljab tetap dituntaskan tahun ini dengan dukungan pembiayaan dari APBN, APBD, dan Baznas.
“Setelah semua guru PAI Daljab disertifikasi tahun ini, kami bisa lebih fokus meningkatkan kompetensi guru PAI lainnya pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PAI, M. Munir, menyampaikan bahwa guru yang lolos menjadi peserta PPG PAI Angkatan II dapat melihat statusnya melalui akun Siaga Guru PAI masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran akan dimulai awal September 2025.
“Saya imbau seluruh peserta untuk segera melakukan proses lapor diri ke LPTK yang telah ditetapkan, mulai 18 hingga 31 Agustus 2025,” kata Munir.
Dengan langkah ini, Kementerian Agama menegaskan dukungan konkret terhadap program prioritas nasional serta komitmen negara dalam memperjuangkan kesejahteraan dan profesionalisme guru agama di Indonesia.
