SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah menurunkan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2026 menjadi Rp 6,3 triliun, atau kurang dari setengah pagu 2025 yang sebesar Rp 13,5 triliun. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di tengah target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin seluruh fasilitas IKN rampung pada 2028.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran IKN tetap menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Wilayah Kalimantan diposisikan sebagai superhub ekonomi, dengan IKN sebagai pusat aglomerasi dan penggerak produktivitas wilayah timur Indonesia.
Strategi tersebut mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pariwisata, hingga swasembada pangan dan energi.
Namun, penurunan anggaran sebesar 53% dari tahun sebelumnya memunculkan dua tafsir. Pertama, adanya pengalihan sebagian beban pendanaan ke sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kedua, pemerintah kemungkinan melakukan penyesuaian prioritas pembangunan, fokus pada infrastruktur inti dan fungsi pemerintahan terlebih dahulu.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan berhenti. Presiden Prabowo bahkan menugaskan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk memastikan seluruh perangkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif siap sebelum 2028.
Target ini berarti pemerintah hanya memiliki waktu tiga tahun untuk menyelesaikan fasilitas fisik dan sistem pendukungnya.
Tantangan dan Risiko
Analis infrastruktur menilai ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, keterbatasan waktu bisa membuat pembangunan dikebut, berpotensi mengorbankan kualitas atau meningkatkan biaya di tengah jalan.
Kedua, minimnya alokasi dari APBN mengharuskan pemerintah memastikan minat investasi swasta benar-benar terealisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Selain itu, agenda superhub ekonomi Nusantara akan sulit terwujud tanpa integrasi transportasi, rantai pasok, dan konektivitas digital yang matang.
Jika salah satu elemen tertinggal, IKN berisiko menjadi pusat pemerintahan yang megah namun kurang berfungsi sebagai penggerak ekonomi kawasan.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis. Penurunan anggaran dinilai sebagai bagian dari strategi efisiensi, sambil memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha.
Dengan demikian, keberhasilan proyek ini akan sangat ditentukan oleh manajemen proyek, kualitas perencanaan, dan konsistensi pendanaan hingga 2028.
