SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan tiga hal utama yang menjadi kunci dalam upaya mereformasi Polri, yakni instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan.
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengatakan, reformasi Polri sejatinya tidak dimulai dari nol, melainkan memaksimalkan upaya yang sudah berjalan dengan memperkuat instrumen-instrumen penting tersebut.
“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu yang mungkin bisa jadi semacam roadmap (peta jalan) penguatan kepolisian untuk memastikan polisi profesional dan humanis yang tetap memegang prinsip HAM,” kata Anam, Minggu (14/9/2025).
Instrumen Digital
Anam menyoroti pentingnya evaluasi terhadap instrumen kepolisian di ruang digital agar selaras dengan perkembangan zaman. Ia menekankan bahwa kepolisian harus tetap melindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul sesuai konstitusi.
“Kita bisa lihat bagaimana instrumen-instrumen yang ada itu sesuai enggak dengan perkembangan zaman sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat, jaminan hak masyarakat itu bisa maksimal,” ujarnya.
Instrumen HAM
Kompolnas juga menyoroti masih adanya tindakan represif aparat saat menghadapi masyarakat. Menurut Anam, hal ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen HAM di tubuh Polri, terutama melalui pendidikan dan pembentukan kultur.
“Kalau masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya, harus diperkuat di level mengubah kultur. Mengubah kulturnya salah satu yang paling mendasar adalah di level pendidikan,” tegasnya.
Instrumen Pengawasan
Aspek pengawasan juga disebut tidak kalah penting, baik pengawasan internal melalui Divisi Propam maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas.
“Bagaimana Propam efektif atau tidak, termasuk Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Memperkuat Kompolnas agar efektif mencegah pelanggaran dan memberikan temuan-temuan yang bisa mengubah kebijakan juga penting untuk dipikirkan,” jelas Anam, dilansir Antara.
Prabowo Siapkan Komisi Reformasi Polri
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto usai berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), menyatakan akan membentuk komisi evaluasi dan reformasi Polri.
Dalam dialog yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9), GNB menyampaikan aspirasi perlunya reformasi kepolisian. Hal itu langsung disambut Prabowo yang berkomitmen menindaklanjuti.
“Tadi juga disampaikan oleh GNB perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom.
