Menu

Mode Gelap

News · 17 Sep 2025 13:53 WITA

Jampidum Kejagung Usulkan Penguatan Regulasi Berpihak pada Korban dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban


 Jampidum Kejagung Usulkan Penguatan Regulasi Berpihak pada Korban dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengusulkan adanya penguatan regulasi yang lebih berpandangan pada korban tindak pidana. Menurutnya, selama ini posisi korban masih dipandang sebatas alat bukti dalam proses hukum.

Hal itu disampaikan Asep dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Saat ini kita mengetahui bahwa posisi korban itu sama halnya dengan alat bukti yang lain. Bicara tentang Pasal 180 KUHAP misalnya, itu sama dengan saksi, sama dengan tersangka, dan sebagainya,” ujar Asep.

READ  Ratusan Ribu Buruh Siap Turun ke Jalan 22 November, Protes Kenaikan UMP 2026 yang Dinilai Terlalu Rendah

Korban Bukan Sekadar Alat Bukti

Asep menilai tidak ada perbedaan spesifik dalam undang-undang yang menempatkan korban pada posisi khusus. Akibatnya, korban kerap hanya diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme pembuktian.

“Tidak ada perbedaan spesifik dalam undang-undang, menempatkan korban itu sebagai sesuatu yang sifatnya khusus. Tidak dalam konteks menempatkan korban sebagai saksi atau alat bukti, yang ketika itu ditempatkan pada posisi tersebut, maka tidak ubahnya korban pun seolah-olah hanya alat bukti,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam praktik penanganan perkara, setelah penyidik menyatakan berkas lengkap atau P21, korban seringkali tidak lagi diperhatikan.

READ  Puan Maharani Minta Fraksi di DPR Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan

“Selesai kami dari penyidik menggunakan korban sebagai pemenuhan alat bukti, selesai kemudian tindak pidana bisa dinyatakan lengkap, maka korban pun seolah-olah dibiarkan begitu saja,” tegas Asep.

Perubahan Paradigma Diperlukan

Menurutnya, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang korban maupun saksi agar tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai instrumen hukum.

“Kami sudah sempat sampaikan dalam rapat 18 Februari 2025, bagaimana mengubah paradigma itu. Jadi tidak lagi melihat korban sebagai alat bukti, tetapi dalam konteks yang lebih luas daripada itu,” kata Asep.

Ia menekankan, apabila regulasi baru disepakati, perlindungan kepada korban harus diiringi dengan penghormatan dan pemulihan yang lebih menyeluruh.

READ  Pencarian WNA Spanyol Korban KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 9 Januari 2026
Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Kapolri Rotasi Sejumlah Pejabat, Kakortastipidkor hingga Kapolres Berganti

28 Februari 2026 - 21:16 WITA

Dirtipidnarkoba Bareskrim: Eks Kapolres Bima Kota Diduga Terima “Uang Keamanan” dari Bandar Narkoba

28 Februari 2026 - 20:57 WITA

Seskab Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Rp769,1 Triliun Disepakati Pemerintah dan DPR, MBG Tak Kurangi Program Sekolah

28 Februari 2026 - 20:49 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kejagung Ajukan Banding atas Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

28 Februari 2026 - 20:34 WITA

BGN Luruskan Informasi Alokasi Dana MBG, Rp500 Juta per 12 Hari untuk Setiap SPPG

28 Februari 2026 - 20:21 WITA

Trending di News