Soalindonesia–JAKARTA Jusuf Kalla kembali menjadi sorotan publik usai ceramahnya di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026 dilaporkan ke pihak kepolisian pada April 2026. Ceramah tersebut mengangkat tema “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”.
Dalam pemaparannya, JK menekankan pentingnya memahami akar konflik sebagai langkah awal menciptakan perdamaian. Ia menyebut ketidakadilan sebagai faktor utama penyebab konflik di Indonesia.
“Di Indonesia, penyebab konflik terbanyak adalah ketidakadilan. Ada tindakan pemerintah yang dipandang tidak adil oleh masyarakat,” ujar JK dalam ceramah tersebut.
Soroti Sejumlah Konflik di Indonesia
JK kemudian mencontohkan sejumlah konflik yang pernah terjadi di Tanah Air, seperti PRRI, Permesta, serta DI/TII. Ia juga menyinggung konflik komunal di Poso dan Ambon.
Menurut JK, konflik-konflik tersebut pada awalnya dipicu oleh rasa ketidakadilan, meskipun dalam perkembangannya seringkali dibalut isu politik maupun agama.
Ia juga menjelaskan bagaimana agama kerap dijadikan justifikasi dalam konflik, sehingga memperumit upaya perdamaian.
“Kalau konflik sudah dibawa ke agama, maka menjadi lebih sulit dihentikan,” jelasnya, seraya mencontohkan dinamika konflik di Poso dan Ambon pada masa awal reformasi.
Selain itu, JK turut menyinggung konflik yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan faktor sosial lainnya.
Dilaporkan ke Polisi
Ceramah tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah organisasi, di antaranya Pemuda Katolik dan GAMKI. Laporan teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.
Pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Jubir: Pernyataan JK Bersifat Sosiologis
Menanggapi hal itu, juru bicara JK, Husain Abdullah, menegaskan bahwa apa yang disampaikan JK merupakan penjelasan berbasis realitas sejarah, bukan opini pribadi atau ajaran keagamaan.
Ia menjelaskan, JK tengah menggambarkan kondisi sosiologis saat konflik Poso dan Ambon terjadi, di mana kedua kelompok yang bertikai sama-sama menggunakan narasi agama sebagai legitimasi konflik.
“Yang disampaikan Pak JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah. Itu fakta sejarah, bukan pendapat pribadi,” ujar Husain dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, penjelasan tersebut justru bagian dari upaya edukasi kepada civitas akademika untuk memahami akar konflik dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
