SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada pengurangan bantuan sosial (bansos) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya, bansos justru akan diperkuat dan diperluas untuk mereka yang benar-benar berhak menerimanya.
Hal ini disampaikan Gus Ipul usai menghadap Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan untuk melaporkan Program Prioritas Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Tidak ada bansos yang dikurangi. Malahan, bansos akan ditambah untuk mereka yang benar-benar berhak. Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program penyaluran bansos seperti permakanan untuk lansia terlantar di atas 75 tahun,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Program Permakanan dan Pemberdayaan
Gus Ipul menjelaskan, salah satu program prioritas adalah permakanan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, Presiden menekankan agar bansos tidak membuat penerimanya kehilangan motivasi.
“Kita ingin bansos dipahami sebagai sesuatu yang sementara, lalu mereka menuju pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Presiden mengarahkan agar pemberdayaan ini juga diperkuat,” katanya.
Dengan skema tersebut, diharapkan setiap tahun akan ada graduasi atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang naik kelas secara terukur. Mereka yang awalnya hanya menerima bansos, ke depan juga diikutsertakan dalam program pemberdayaan di Kemensos maupun kementerian lain.
Temuan Ground Check: 1,9 Juta KPM Tak Memenuhi Syarat
Kemensos, kata Gus Ipul, telah melakukan ground check terhadap 12 juta KPM. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 1,9 juta penerima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan bantuannya akan dialihkan ke yang lebih berhak.
“Dengan izin Presiden, kami juga bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri profil rekening penerima bansos. Hasilnya, ada lebih dari 600 ribu penerima yang terindikasi bermain judi online. Bahkan, ada penerima bansos yang saat membuka rekening mengaku sebagai anggota DPRD, DPR, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penerima bansos yang terbukti terlibat judi online tidak bisa lagi menerima bantuan. Sedangkan mereka yang benar-benar membutuhkan namun sempat terhenti, akan diberikan kesempatan untuk reaktivasi.
Mekanisme Reaktivasi
Menurut Gus Ipul, masyarakat yang masuk kategori desil 1–2 masih berpeluang menerima kembali bansos, dengan syarat melakukan pendaftaran ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi khusus yang disiapkan Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat.
“Reaktivasi ini wajib dilakukan agar data penerima bansos benar-benar akurat dan tepat sasaran. Profesi-profesi yang jelas tidak memenuhi syarat, seperti pejabat, aparat, maupun pegawai BUMN, tidak akan bisa lagi menerima bansos,” tegasnya.
Koordinasi Anggaran
Untuk memperkuat program pemberdayaan, Gus Ipul menyebut Kemensos akan menghitung kembali kebutuhan anggaran serta berkonsultasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.
“Kita belum sampai angka final, tapi arahan Presiden jelas: koordinasi dengan Kemenkeu agar bansos berjalan optimal sekaligus program pemberdayaan bisa terus diperluas,” pungkasnya.
