SOALINDONESIA–JAKARTA Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar dialog publik bersama koalisi masyarakat sipil dan berbagai lembaga independen dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan secara langsung terkait peran Polri dalam menjaga demokrasi. Acara ini berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Senin (29/9).
Dalam kegiatan bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum”, Listyo menekankan bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan,” ujar Listyo.
Polri Siap Bertransformasi Hadapi Tantangan Zaman
Jenderal Listyo menyebut bahwa dialog ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam melakukan reformasi internal dan beradaptasi dengan tantangan zaman yang terus berubah. Ia menegaskan bahwa diskusi semacam ini tidak akan berhenti pada satu pertemuan saja.
“Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut, mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal. Kami di Polri terus akan berupaya melakukan perbaikan dan transformasi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Kapolri juga menyinggung sejumlah peristiwa yang sempat memicu kritik terhadap institusi Polri, termasuk penanganan aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis. Ia menyebut perlunya pendekatan restoratif dan edukatif, selain penegakan hukum yang adil.
“Ada peristiwa kerusuhan, tentunya ini juga akan menjadi diskusi lanjutan. Kita perlu memilah mana yang harus diproses hukum, mana yang bisa diberikan pendekatan restoratif, dan mana yang memerlukan edukasi baik dari sisi Polri maupun dari elemen masyarakat lainnya,” jelas Listyo.
10 Tokoh Masyarakat Sipil Diundang, Ini Daftarnya
Dalam dialog tersebut, Polri turut mengundang 10 tokoh dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen sebagai narasumber utama. Mereka mewakili berbagai perspektif mulai dari akademisi, pengamat politik, hingga aktivis HAM dan hukum.
Berikut daftar narasumber yang hadir:
1. Franz Magnis Suseno – Guru Besar Filsafat STF Driyarkara
2. Usman Hamid – Direktur Amnesty International Indonesia
3. Rocky Gerung – Pengamat politik
4. M. Choirul Anam – Komisioner Kompolnas
5. Ardi Manto Adi Putra – Direktur Imparsial
6. Dimas Bagus Arya – Koordinator KontraS
7. Muhammad Isnur – Ketua Umum YLBHI
8. Julius Ibrani – Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI
9. Al Araf – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative
10. Iftitah Sari – Sekjen/Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Kehadiran mereka menjadi wujud keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam reformasi institusional Polri, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan keadilan hukum.
Perkuat Kepercayaan Publik, Perbaiki Penanganan Aksi Massa
Kegiatan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik yang belakangan mengalami tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri menghadapi sorotan tajam dalam penanganan aksi unjuk rasa dan kasus-kasus pelanggaran etik oleh oknum.
Melalui dialog terbuka ini, Kapolri berharap dapat membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tugas-tugas kepolisian tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.
“Ini adalah awal dari proses berkelanjutan. Kami sadar, untuk menjadi institusi yang dicintai publik, Polri harus terus membuka ruang kritik dan melakukan perubahan,” tutup Listyo.
