SOALINDONESIA–JAKARTA Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik kembali anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap optimal hingga akhir Oktober 2025 memicu pro dan kontra di lingkaran pemerintahan.
Kebijakan ini mendapat penolakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, namun di sisi lain, sejumlah ekonom mendukung langkah Purbaya sebagai bentuk pengelolaan fiskal yang lebih realistis dan akuntabel.
Ekonom: Langkah Purbaya Realistis dan Tepat Sasaran
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa rencana Purbaya adalah langkah yang realistis dan perlu dipertimbangkan dengan matang.
“Realistis Purbaya. MBG ini dampak ekonominya kan kecil dibanding rencana Purbaya menambah stimulus ekonomi. MBG ini malah jadi substitusi UMKM sekitar sekolah,” ujar Bhima kepada media.
Ia juga menilai program MBG berpotensi menyebabkan gangguan di pasar bahan pokok, seperti meningkatkan permintaan ayam potong yang pada akhirnya bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Bhima menyarankan agar anggaran MBG yang ditarik dapat dialihkan ke program lain seperti dukungan bagi UMKM, industri padat karya, gaji guru, atau belanja kesehatan. Ia juga menyarankan dibuatnya rekening khusus Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menampung dana sisa MBG.
“Purbaya bisa siapkan standby account dari dana MBG. Jadi bisa fleksibel untuk sektor lain yang butuh dorongan,” tambahnya.
Kasus Keracunan Jadi Pertimbangan Tambahan
Bhima juga menyoroti kasus keracunan massal akibat program MBG yang menurut catatannya telah menyentuh lebih dari 7.000 siswa. Ia menyebut hal tersebut sebagai alasan kuat untuk moratorium sementara terhadap penyaluran dana MBG.
Hal serupa disampaikan oleh Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, yang menilai bahwa kejadian keracunan dan kurangnya kesiapan lapangan menjadi indikator serius atas ketidaksiapan pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
“Pemerintah harus pastikan standar kebersihan dan kelayakan dapur. Keberhasilan MBG tidak hanya soal anggaran terserap, tapi juga kualitas penyelenggaraan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Yusuf.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi lebih erat antara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kemenkeu, agar kebijakan jangka pendek dan tujuan jangka panjang program bisa selaras.
Purbaya: Kalau Tidak Terserap, Kita Tarik
Purbaya sebelumnya menyatakan secara tegas bahwa anggaran MBG yang tidak terserap hingga akhir Oktober akan ditarik dan dialokasikan ulang. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada 19 September 2025.
“Kalau di akhir Oktober penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil. Bisa kita sebar ke tempat lain, atau untuk kurangi defisit dan utang,” tegasnya.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui langkah tersebut dengan harapan penyerapannya bisa lebih cepat dan efektif.
“Dia (Prabowo) bilang ke saya, oke, boleh. Bagus malah. Kalau tidak ada sanksi, ya santai-santai saja mereka,” jelas Purbaya.
Serapan Anggaran Masih Rendah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan bahwa hingga Jumat (3/10), serapan anggaran MBG baru mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi.
“Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, jadi 34 persen secara keseluruhan,” kata Dadan.
Masih rendahnya angka ini menunjukkan bahwa program MBG belum optimal berjalan di seluruh daerah, meski menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjabat.
Luhut Tolak Penarikan, Tapi Belum Beri Alternatif
Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua DEN menolak rencana Purbaya, namun belum secara terbuka menyampaikan alternatif solusi atau strategi percepatan serapan. Penolakan Luhut disebut berasal dari kekhawatiran bahwa langkah penarikan bisa mengganggu persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam program sosial.
Rencana penarikan anggaran MBG menandai munculnya tarik-ulur antara efektivitas fiskal dan komitmen sosial pemerintah. Dengan menyisakan waktu beberapa pekan sebelum batas akhir Oktober, publik kini menanti apakah program MBG bisa dipercepat realisasinya atau benar-benar akan direalokasi untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih strategis.
