SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Komite Reformasi Kepolisian pada pekan depan, menandai dimulainya langkah strategis dalam melakukan perubahan menyeluruh di tubuh Polri.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025), usai menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI.
“Minggu depan. Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo.
Mahfud Md Dipastikan Masuk Komite Reformasi Polri
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga mengonfirmasi nama Mahfud Md sebagai salah satu anggota dalam Komite Reformasi Polri. Mahfud yang dikenal sebagai mantan Menko Polhukam dan pakar hukum tata negara, dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas penting dalam mendorong transformasi institusi kepolisian.
“Termasuk salah satunya (Mahfud),” ungkap Prasetyo sambil tersenyum.
Prasetyo tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja anggota lainnya dalam komite tersebut, namun ia memberi isyarat bahwa jumlah anggota yang akan dilantik sebanyak sembilan orang, sesuai dengan informasi yang telah beredar sebelumnya.
Komite Akan Bekerja Selama Enam Bulan
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menjelaskan bahwa Komite Reformasi Polri akan bersifat ad hoc, dan dirancang untuk bekerja selama enam bulan.
“Reformasi Polri itu ad hoc. Sekitar enam bulan kerjanya,” jelas Bambang Eko dalam konferensi pers sebelumnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (26/9/2025).
Komite ini akan bekerja paralel dan bersinergi dengan Tim Transformasi Polri yang telah lebih dulu dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun demikian, Bambang menekankan bahwa komite bentukan Presiden adalah elemen utama dalam inisiatif reformasi ini.
“Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga nanti di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah tim bentukan presiden,” tegasnya.
Fokus Reformasi: Profesionalisme dan Akuntabilitas
Meskipun belum dirinci secara resmi, Komite Reformasi Polri ini diperkirakan akan fokus pada isu-isu utama seperti:
Transparansi dan akuntabilitas kepolisian
Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal
Peningkatan kualitas SDM dan pendidikan Polri
Hubungan Polri dengan masyarakat sipil
Reformasi sistem karier dan penegakan disiplin
Langkah pembentukan komite ini menjadi bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang selama ini kerap menghadapi kritik tajam.
Kehadiran Mahfud Diharapkan Perkuat Legitimasi dan Kepercayaan Publik
Masuknya Mahfud Md ke dalam komite ini dinilai sebagai langkah strategis dan simbolik. Selain berpengalaman dalam penegakan hukum dan pemerintahan, Mahfud dikenal luas sebagai figur yang tegas terhadap agenda reformasi hukum dan HAM.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Siti Zuhro, menyebut bahwa kehadiran Mahfud bisa memperkuat legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap arah reformasi Polri.
“Mahfud bukan hanya paham hukum, tapi juga berani bicara keras. Dia bisa menjadi penyeimbang dan penggerak di tengah komite yang akan penuh dinamika,” ujar Siti.
Pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo pekan depan akan menjadi langkah awal yang sangat dinantikan dalam upaya membenahi institusi kepolisian agar lebih modern, humanis, dan profesional.
Kehadiran tokoh-tokoh senior seperti Mahfud Md menandakan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan reformasi kepolisian yang bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar persoalan secara sistematis.
