SOALINDONESIA–JAKARTA Keikutsertaan seorang atlet Israel dalam kejuaraan senam yang akan diadakan di Indonesia pada akhir Oktober 2025 menuai kontroversi. Pasalnya, hingga kini, sejumlah pihak, termasuk Komisi I DPR RI dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menolak kehadiran atlet tersebut di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Kementerian Imigrasi masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi mengenai keputusan soal larangan atlet Israel berlomba di Indonesia.
“Jadi kami menunggu arahan dari Pak Presiden mengenai hal ini, dan Pak Menlu,” kata Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).
Implikasi Politik yang Perlu Dipertimbangkan
Menurut Yusril, pelarangan keikutsertaan atlet dari negara tertentu dalam event internasional di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan implikasi politik. Sebab, seorang atlet bertanding atas nama negara yang diwakilinya, yang bisa memengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara tersebut.
“Kalau kegiatan event olahraga dan lain-lain, itu ada implikasi politiknya. Dan biasanya tergantung sikap kita juga,” ungkap Yusril.
Ia menambahkan, Indonesia pernah mengalami hal serupa dalam acara olahraga besar seperti Asian Games, di mana Indonesia sempat menolak kehadiran tim dari Israel. Hal serupa juga terjadi dalam beberapa event olahraga lainnya, termasuk sepak bola.
“Misalnya dulu kita pernah mengadakan Asian Games. Dan menolak juga kehadiran tim Israel ke sini. Atau juga yang lain-lain, misalnya sepak bola. Beda halnya orang pribadi yang datang ke sini,” jelasnya.
Menunggu Arahan Presiden dan Koordinasi dengan Menteri Imigrasi
Yusril memastikan bahwa Kementerian Imigrasi akan mematuhi keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Presiden terkait status atlet Israel tersebut.
“Ya, tentu kalau sudah menjadi arahan presiden, kita akan laksanakan. Jadi, kita perlu patuh kepada presiden. Dan kalau sudah ada arahan beliau, kami akan laksanakan di lapangan,” tegas Yusril.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa ia belum menerima arahan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Untuk itu, ia berencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut.
“Nanti saya tanya Menteri Imigrasi dulu. Mungkin langsung ke Menteri Imigrasi. Karena masalah teknis imigrasi itu ada pada Menteri Imigrasi dulu. Tapi ke saya belum itu, mungkin langsung ke Menteri Imigrasi,” tambahnya.
Keputusan Akan Ditentukan Berdasarkan Arahan Presiden
Saat ini, perhatian tertuju pada keputusan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo terkait keikutsertaan atlet Israel di Indonesia. Jika ada arahan untuk melarang, maka Kementerian Imigrasi akan segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
