SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang digelar di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa APIP memiliki tiga fungsi strategis yang harus diperkuat, yaitu:
1. Foresight atau pemberi peringatan dini atas potensi masalah,
2. Insight sebagai konsultan kepala daerah selama program berjalan,
3. Oversight yakni sebagai penjamin kualitas kebijakan pemerintah daerah.
“Jadi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pemerintahan daerah. Di daerah, tentu harus memanfaatkan inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota agar pengawasan benar-benar efektif,” ujar Tito kepada awak media.
APIP Didorong Aktif Cegah Pelanggaran Sejak Perencanaan
Tito mengingatkan agar inspektorat daerah tidak hanya bersikap pasif atau melakukan pemeriksaan setelah program dijalankan. Ia menekankan pentingnya peran APIP sejak proses perencanaan untuk memastikan program berjalan efisien dan tidak boros anggaran.
“Peran inspektorat jangan diam saja. Jangan sudah direncanakan oleh masing-masing [OPD], kemudian setelah itu dieksekusi baru diperiksa salahnya apa,” tegasnya.
Pengawasan Tak Hanya Reguler, Tapi Juga Program Prioritas Nasional
Lebih lanjut, Tito meminta APIP mengawasi tidak hanya program-program reguler, tetapi juga program prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan semua program berjalan sesuai ketentuan dan memberi dampak positif kepada masyarakat.
Bila dalam pelaksanaan ditemukan pelanggaran hukum, Tito menegaskan sanksi tegas harus diberikan, termasuk kemungkinan pemberhentian kepala daerah maupun kepala desa, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
Bangun Komunitas Inspektorat, Luncurkan Aplikasi Siswaskeudes
Dalam Rakornas tersebut, Tito juga mengapresiasi dukungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebagai tuan rumah acara. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran para wakil kepala daerah dan jajaran inspektorat dari seluruh Indonesia.
Tito bahkan mendorong dibentuknya komunitas inspektorat yang aktif berdiskusi dan bertukar gagasan secara rutin.
“Saya sudah minta kepada Pak Irjen, minimal sebulan sekali kita adakan Zoom meeting, bahas segala macam itu. Kita bangun komunitas inspektorat yang solid,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan diberikan kepada 5 inspektur provinsi, 10 inspektur kabupaten, dan 10 inspektur kota atas kinerja pengawasan terbaik.
Selain itu, Rakornas juga menjadi momentum peluncuran aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BPKP
Dalam upaya memperkuat sinergi, Tito juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penguatan peran APIP di daerah.
Melalui kerja sama ini, diharapkan pengawasan internal pemerintah daerah semakin tajam, profesional, dan terintegrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.
