Menu

Mode Gelap

Nasional · 10 Okt 2025 19:41 WITA

Pemerintah Tegas Tolak Visa untuk Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik Jakarta


 Pemerintah Tegas Tolak Visa untuk Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik Jakarta Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerbitkan visa bagi kontingen atlet Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025.

Dalam keterangan resminya, Yusril menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspirasi luas masyarakat Indonesia, termasuk organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, partai politik, serta suara publik yang banyak disuarakan di berbagai media.

“Pemerintah senantiasa mendengarkan dan memperhatikan pandangan serta masukan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, khususnya terkait isu yang menyangkut prinsip dan sikap politik luar negeri Indonesia,” ujar Yusril dalam siaran pers, Jumat (10/10/2025).

Selaras dengan Politik Luar Negeri Indonesia

READ  Di Hadapan 195 CJH, Dr Bunyamin Tekankan Transformasi Diri Menuju Haji Mabrur

Yusril menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan, termasuk atas rakyat Palestina. Karena itu, Indonesia hingga saat ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

“Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Israel hanya setelah negara tersebut memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat,” tegas Yusril.

Dukungan Presiden dan Koordinasi Lintas Kementerian

Yusril juga menyebut, sikap ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional, termasuk di Sidang Umum PBB.

“Presiden telah menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang menindas rakyat Palestina, khususnya di Gaza,” tambahnya.

Keputusan ini juga telah melalui koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, serta pengurus Federasi Gimnastik Indonesia. Pemerintah turut memperhatikan statemen Menteri Luar Negeri Sugiono dan rekomendasi teknis dari Kemenlu dalam menentukan kebijakan visa.

READ  NasDem Bidik Tiga Besar di Pemilu 2029, Fokus Konsolidasi dan Peta Jalan Restorasi

“Pemerintah akan terus berpegang teguh pada konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berpihak pada perdamaian dunia dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk rakyat Palestina,” pungkas Yusril.

Penolakan dari Pemprov DKI dan DPR RI

Sikap tegas ini juga selaras dengan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo menyatakan secara terbuka bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan atlet Israel datang ke Jakarta.

“Kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini saya tidak mengizinkan,” tegas Pramono, Rabu (8/10/2025), di Balai Kota.

READ  Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Bahas Reformasi Polri hingga Isu OECD dalam Pertemuan Bilateral di Jepang

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, juga mendesak pemerintah untuk tidak membuka celah keikutsertaan Israel dalam ajang internasional di Indonesia.

“Izinkan atlet Israel masuk bisa mencederai amanat konstitusi dan menciptakan kegaduhan publik. Pemerintah harus tunjukkan sikap bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan,” kata Sukamta dalam pernyataannya.

Tentang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

Ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025, diselenggarakan oleh Federasi Gimnastik Indonesia. Awalnya, kontingen Israel dikabarkan akan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut, yang langsung memicu gelombang penolakan publik dan politik di dalam negeri.

Dengan kebijakan ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya pada konstitusi, politik luar negeri bebas aktif, dan perjuangan Palestina.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Puspenma Siapkan 1.900 Beasiswa 2026, Dorong Dosen PTK Tempuh Studi Doktor dan Perkuat Riset

28 Februari 2026 - 21:43 WITA

Satgas PRR Targetkan Seluruh Pengungsi Pascabencana Sumatera Direlokasi Sebelum Idulfitri 2026

28 Februari 2026 - 21:28 WITA

AS dan Israel Serang Iran, Presiden Prabowo Siap Fasilitasi Dialog

28 Februari 2026 - 21:02 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kepala BGN: 93 Persen Anggaran Rp268 Triliun Dialokasikan untuk Program Makan Bergizi

28 Februari 2026 - 20:29 WITA

Bupati Tolikara Serahkan DPA 2026, Tandai Dimulainya Pelaksanaan APBD Rp1,64 Triliun

28 Februari 2026 - 15:22 WITA

Trending di Nasional