SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memperkuat pengawasan terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana ini diungkap oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menyebut bahwa inisiatif tersebut telah dibahas langsung antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo.
“Jadi hal-hal yang terkait dengan penyerapan anggaran, Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara kemarin dan mengusulkan kepada presiden untuk dibentuk semacam Satgas untuk percepatan program strategis pemerintah,” ujar Susiwijono saat ditemui di acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Evaluasi Penyerapan Belanja Negara
Susiwijono menjelaskan, pembentukan Satgas ini bertujuan agar pemerintah bisa mengevaluasi seluruh proses belanja negara di setiap instansi pemerintah, termasuk lembaga pelaksana program prioritas nasional dan stimulus ekonomi.
“Nanti Pak Menko dan Pak Menkeu yang akan mengoordinasikan semuanya. Termasuk kita di jajaran Kemenkeu, karena ada beberapa program paket ekonomi dan stimulus ekonomi yang juga harus kita review lagi angka-angkanya,” ujarnya.
Langkah ini juga diambil untuk memastikan setiap rupiah dari APBN terserap secara efektif dan berdampak langsung pada masyarakat, sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor pangan dan kesejahteraan sosial.
Respons atas Penyerapan Dana Makan Bergizi Gratis
Rencana pembentukan Satgas ini muncul di tengah sorotan publik terhadap penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada kas negara karena berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lembaganya tahun ini menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan sebesar Rp100 triliun, dengan total anggaran Rp171 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp99 triliun telah terserap hingga kuartal ketiga 2025.
“Kami kembalikan Rp70 triliun karena diperkirakan tidak terserap penuh tahun ini. Namun untuk tahun depan, dukungan pemerintah terhadap BGN meningkat tajam,” kata Dadan dalam keterangan terpisah.
Ia menyebut, tahun 2026 anggaran BGN naik menjadi Rp268 triliun, menjadikannya salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di kabinet Prabowo-Gibran.
Presiden Prabowo Pimpin Evaluasi
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025). Dalam rapat tersebut, isu penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
Prabowo disebut menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program prioritas nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di sektor pangan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Presiden menegaskan agar kementerian dan lembaga bekerja lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Tidak boleh ada anggaran yang mengendap,” ujar salah satu sumber di lingkaran kabinet.
Satgas Akan Berkoordinasi Lintas Kementerian
Satgas pengawasan penyerapan APBN yang akan dibentuk nantinya akan berada di bawah koordinasi Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian, dengan keterlibatan aktif Bappenas, BPKP, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Struktur Satgas ini dirancang untuk memantau penyerapan anggaran secara real-time, memberikan laporan bulanan kepada Presiden, serta merekomendasikan perbaikan teknis apabila ditemukan hambatan di lapangan.
“Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anggaran terserap dengan baik dan berdampak langsung bagi rakyat. Pembentukan Satgas ini adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang lebih kuat dan akuntabel,” tutup Susiwijono.
