SOALINDONESIA–JAKARTA Stasiun televisi TRANS7 resmi memenuhi panggilan audiensi di Gedung DPR RI, Kamis (16/10/2025). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan komunikasi, informatika, serta penyiaran.
Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, pihak TRANS7 hadir lengkap mewakili jajaran manajemen, divisi redaksi, dan tim hukum untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai isu yang berkembang seputar kebijakan penyiaran publik, standar isi siaran, serta tanggung jawab sosial media di tengah dinamika industri penyiaran nasional.
Penguatan Sinergi antara DPR dan Dunia Penyiaran
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara lembaga legislatif dengan dunia penyiaran nasional, khususnya dalam memastikan peran media tetap selaras dengan kepentingan publik.
“Kami ingin memastikan seluruh lembaga penyiaran menjalankan fungsi edukatif dan informatif secara proporsional, serta tetap berpegang pada prinsip etika jurnalistik,” ujar Cucun.
Ia menambahkan, media memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus digitalisasi, maraknya konten daring, dan meningkatnya tantangan disinformasi.
“TRANS7 punya sejarah panjang dan pengaruh besar di masyarakat. Kami ingin televisi nasional bisa tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai kebangsaan dan keutuhan sosial,” lanjutnya.
Komitmen TRANS7 Tingkatkan Kualitas Tayangan
Pihak manajemen TRANS7 menyampaikan apresiasi atas undangan audiensi tersebut. Mereka menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya DPR untuk memperkuat tata kelola penyiaran yang profesional dan beretika.
“Kami terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, memperhatikan keberagaman, serta memastikan setiap konten yang tayang telah melalui proses verifikasi dan sensor internal,” ungkap perwakilan manajemen TRANS7.
Manajemen juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga penyiaran, dan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital yang menuntut kecepatan informasi tanpa mengabaikan akurasi dan nilai edukasi.
Rekomendasi DPR dan Komitmen Bersama
Audiensi berjalan dalam suasana terbuka dan konstruktif. DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:
Peningkatan pengawasan terhadap konten hiburan dan berita yang bersinggungan dengan isu sosial dan moral publik.
Penguatan fungsi edukasi lembaga penyiaran, terutama dalam mendukung literasi digital di kalangan masyarakat.
Peningkatan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan media dalam menghadirkan tayangan yang mendidik dan berimbang.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara DPR RI dan TRANS7 untuk terus menjaga profesionalitas, integritas, dan kontribusi positif dunia penyiaran Indonesia di tengah tantangan era digital.
“Kita ingin media nasional menjadi kekuatan pemersatu bangsa, bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga pendidikan dan pencerdasan masyarakat,” tutup Cucun.
