SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Infrastructure Project Facility Office (IPFO) atau Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur (KPFI) di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dalam sambutannya, AHY menyebut pembentukan IPFO merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur nasional sekaligus mempertemukan kepentingan pemerintah, swasta, dan investor dalam satu ekosistem kolaboratif.
“Kita tidak sekadar meresmikan sebuah kantor baru, tetapi kita sedang memformalkan cara kerja baru antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan,” ujar AHY dalam pidatonya.
Berawal dari Gagasan di Forum Internasional
AHY mengungkapkan, ide pembentukan IPFO lahir dari gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung pada Juni lalu. Dalam forum tersebut, Indonesia meluncurkan Project Catalog 2025 yang menampilkan 46 proyek infrastruktur strategis di berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, air, pengelolaan limbah, perumahan, hingga smart city.
Menurut AHY, katalog proyek tersebut menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem infrastruktur global, termasuk sektor publik dan swasta, bank pembangunan, serta lembaga multilateral.
“Ada satu pesan yang sangat jelas: kita harus menciptakan mekanisme fasilitasi yang menjembatani kebijakan dengan praktik, regulasi dengan realisasi, serta ambisi dengan tindakan nyata. Pesan itu menjadi mandat kami, dan hari ini hal itu menjadi kenyataan,” tuturnya.
Platform Koordinasi Terpadu di Bawah Kemenko IPK
IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu yang membantu investor, pemilik proyek, dan pemerintah daerah dalam menavigasi prosedur, menyelaraskan prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dengan beroperasinya IPFO, Kemenko IPK berharap berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menghambat laju proyek strategis dapat diurai melalui mekanisme fasilitasi lintas sektor dan digitalisasi proses kerja.
Dorong Partisipasi Modal Swasta
Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menekankan pentingnya peran modal swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
“Seperti yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, modal swasta harus memainkan peran yang lebih besar bahkan jauh lebih besar. Oleh karena itu, tugas pemerintah bukan hanya mengundang investasi, tetapi juga memperolehnya melalui kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas,” tegasnya.
Menurut AHY, kehadiran IPFO akan menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, sehingga proyek-proyek strategis bisa dieksekusi lebih cepat dengan tetap mengedepankan prinsip good governance.
Topang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi motor utama dalam upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo.
“Infrastruktur akan menjadi penggerak utama dari ambisi-ambisi tersebut, bukan hanya dengan membangun jalan, pelabuhan, dan jembatan, tetapi juga dengan memastikan akses, peluang, dan keadilan bagi semua,” ujar AHY.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor yang diusung IPFO, pemerintah optimistis bahwa sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan investor akan mempercepat tercapainya visi Indonesia Maju dan berdaya saing global.
