Soalindonesia–MAGELANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Kompleks Akademi Militer Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan KPPD ini mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Kehadiran Mendagri dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan legislatif daerah, sekaligus sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran strategis Ketua DPRD dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menyampaikan kehadirannya secara langsung didasarkan pada posisi penting pimpinan legislatif daerah dalam sistem pemerintahan.
“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya semangat kebangsaan di tengah keberagaman latar belakang peserta, baik dari sisi daerah, suku, pendidikan, maupun afiliasi politik. Ia mengajak seluruh pimpinan DPRD untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.
“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, dalam laporannya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa KPPD telah berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026, di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang.
“KPPD ini dihadiri oleh 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia,” ungkap Ace Hasan.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
