Soalindonesia–JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menyoroti kasus penyanderaan empat Warga Negara Indonesia (WNI) oleh bajak laut di perairan Somalia yang telah berlangsung lebih dari sepekan.
Keempat WNI tersebut merupakan awak kapal tanker MT Honour 25, masing-masing Ashari Samadikun (kapten kapal), Adi Faizal (Second Officer), Wahudinanto (Chief Officer), dan Fiki Mutakin. Mereka dilaporkan disandera oleh kelompok perompak bersenjata saat melintasi wilayah yang dikenal rawan pembajakan di kawasan Tanduk Afrika.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi empat WNI yang hingga hari ini masih berada dalam penyanderaan. Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” ujar Yudha, Senin (4/5/2026).
Dorong Diplomasi Lebih Intensif
Yudha mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terus melakukan koordinasi melalui KBRI Nairobi dengan berbagai pihak di Somalia, termasuk otoritas lokal dan tokoh masyarakat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan eskalasi langkah yang lebih komprehensif dan terukur.
“Upaya diplomasi harus dilakukan secara optimal, baik melalui jalur bilateral maupun kerja sama internasional, mengingat ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir,” tegasnya.
Pola Berulang Pembajakan
Yudha menilai insiden ini bukanlah kasus pertama, melainkan bagian dari pola berulang dalam keamanan maritim global, khususnya di kawasan Tanduk Afrika yang selama ini dikenal sebagai titik rawan pembajakan.
Menurutnya, dinamika geopolitik global turut memengaruhi meningkatnya kembali aktivitas perompakan. Ketika perhatian internasional terfokus pada kawasan lain seperti Timur Tengah dan Laut Merah, pengawasan di wilayah tersebut menjadi berkurang.
“Kita melihat adanya celah dalam sistem keamanan maritim global ketika fokus internasional terpecah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok perompak yang telah lama memiliki jaringan terorganisir,” jelasnya.
Dorong Strategi Jangka Panjang
Selain upaya pembebasan sandera, Yudha mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi jangka panjang dalam perlindungan pelaut Indonesia yang bekerja di jalur pelayaran internasional.
Ia menekankan pentingnya evaluasi sistem perlindungan, termasuk peningkatan standar keamanan kapal yang melintasi wilayah berisiko tinggi serta koordinasi yang lebih kuat dengan perusahaan pelayaran dan otoritas internasional.
“Perlindungan WNI, khususnya pelaut, harus menjadi prioritas. Evaluasi sistem perlindungan menjadi penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Buka Opsi Pendekatan Alternatif
Yudha juga membuka kemungkinan penggunaan pendekatan non-formal dalam proses negosiasi, seperti jalur kemanusiaan dan keagamaan, mengingat karakteristik sosial di Somalia yang dinilai dapat menjadi pintu masuk dalam upaya penyelamatan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi I akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan pemerintah mengambil langkah strategis yang berorientasi pada keselamatan para WNI.
“Kita berharap seluruh WNI yang disandera dapat segera dibebaskan dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat,” pungkasnya.
