SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap para pelaku kerusuhan yang merusak dan membakar Gedung Grahadi, Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Ahad (31/8/2025). Ia menilai insiden tersebut berpotensi besar mengganggu stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi dan investasi.
“Perusakan fasilitas publik dan tindakan anarkis dapat mengikis kepercayaan publik serta investor. Jika dibiarkan, hal ini akan menghambat aliran investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan,” tegas AHY.
Ancaman Ekonomi dan Investasi
AHY menyayangkan aksi perusakan Gedung Grahadi yang memiliki nilai simbolis dan strategis. Menurutnya, investigasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah ada provokasi atau oknum yang sengaja mengatur kerusuhan tersebut.
“Kerusuhan yang destruktif akan merugikan masyarakat luas. Investor tentu menginginkan stabilitas keamanan dan politik. Jika situasi seperti ini berulang, kepercayaan mereka bisa hilang,” ujar AHY.
Ia menegaskan perbedaan antara demonstrasi damai yang konstitusional dengan aksi anarkis. Unjuk rasa damai, menurutnya, adalah hak setiap warga negara. Namun, ketika berubah menjadi kerusuhan, yang dirugikan justru masyarakat luas.
Penegakan Hukum dan Profesionalisme Aparat
AHY menekankan bahwa pelaku perusakan harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum, kata dia, menjadi kunci untuk memberikan efek jera.
Ia juga mengingatkan aparat keamanan agar tetap profesional dalam menangani unjuk rasa. Sebagai mantan perwira TNI, AHY mengaku paham betul risiko besar yang dihadapi aparat di lapangan. Namun, kesabaran dan profesionalisme tetap harus dijaga agar situasi tidak semakin memburuk.
“Masyarakat yang menyampaikan aspirasi harus menjaga kedamaian, sementara aparat yang bertugas wajib bersabar. Dengan demikian, situasi bisa kembali kondusif tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar,” jelasnya.
Pemulihan Infrastruktur dan Harmoni Sosial
Selain dampak ekonomi, AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat aksi massa. Ia menyatakan akan melaporkan langsung kondisi tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan agar langkah perbaikan segera dilakukan.
“Kerusakan ekonomi, infrastruktur, dan luka sosial yang timbul akibat kerusuhan tidak boleh menjadi beban panjang bagi bangsa ini,” tegasnya.
AHY mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas, menghormati hukum, dan mengedepankan dialog. Dengan begitu, Indonesia dapat terus maju dan tidak terhambat oleh kerusuhan yang hanya menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
