Soalindonesia, Jakarta – Pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah sebagai tenaga ahli kementerian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme seleksi dan dasar kompetensi yang digunakan dalam proses tersebut. Perhatian publik mengarah pada aspek tata kelola, terutama terkait keterbukaan pengisian jabatan yang dibiayai oleh anggaran negara.
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah, nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz tercantum sebagai tenaga ahli di lingkungan kementerian tersebut.
Penunjukan keduanya memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme rekrutmen, kebutuhan jabatan, serta kualifikasi yang menjadi dasar pengangkatan. Hingga kini, informasi terkait proses seleksi maupun bidang keahlian yang melatarbelakangi penunjukan tersebut belum dipublikasikan secara rinci.
Aturan Konflik Kepentingan Jadi Perhatian
Secara hukum, tidak terdapat ketentuan yang melarang anggota keluarga pejabat negara menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan. Meski demikian, hubungan keluarga dalam proses pengisian jabatan publik kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, hubungan keluarga disebut sebagai salah satu sumber potensi konflik kepentingan yang perlu dikelola secara profesional dalam proses pengambilan keputusan di instansi pemerintah.
Karena itu, perhatian publik dalam kasus ini tidak hanya tertuju pada hubungan keluarga yang dimiliki para tenaga ahli, tetapi juga pada bagaimana proses pengangkatan dilakukan serta langkah-langkah yang ditempuh untuk memastikan prinsip objektivitas tetap terjaga.
Keterbukaan informasi mengenai kebutuhan jabatan, kompetensi yang dibutuhkan, dan mekanisme penunjukan dinilai penting untuk memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai prinsip merit dan akuntabilitas.
Nama Barbarossa Muncul dalam Agenda Haji
Perhatian terhadap pengangkatan tersebut menguat setelah nama Barbarossa Muhammad Farros diketahui terlibat dalam sejumlah kegiatan resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya saat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar Seleksi Tahap II Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter Tingkat Provinsi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada 11 Desember 2025.
Dalam kegiatan itu, Barbarossa hadir sebagai Tenaga Ahli Menteri bersama Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo, Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji Abd. Haris, Tenaga Ahli Menteri Abd. Wahid, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Jawa Timur Moh. As’adul Anam, Kepala UPT Asrama Haji Surabaya Gartaman, serta jajaran panitia dan peserta seleksi.
Keterlibatan dalam agenda yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengalaman profesional dan bidang keahlian yang menjadi dasar penunjukannya sebagai tenaga ahli kementerian.
Kompetensi dan Mekanisme Seleksi Dipertanyakan
Sejumlah kalangan menilai polemik ini dapat dijawab melalui keterbukaan informasi dari pihak kementerian. Penjelasan mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, bidang keahlian, serta tugas yang diemban tenaga ahli dinilai penting untuk memberikan gambaran kepada publik. Informasi tersebut juga diperlukan untuk menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari masing-masing tenaga ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian.
Hingga artikel ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi yang dipublikasikan mengenai mekanisme seleksi, kebutuhan jabatan, maupun kriteria kompetensi yang digunakan dalam pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut.
Kementerian Diharapkan Buka Dasar Pengangkatan
Pengangkatan anggota keluarga pejabat negara ke dalam jabatan pemerintahan bukan merupakan pelanggaran hukum selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, keterbukaan proses, penjelasan mengenai kompetensi, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan menjadi aspek yang dinilai penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga.
Penjelasan yang memadai mengenai dasar pengangkatan, kebutuhan organisasi, dan kontribusi yang diharapkan dari tenaga ahli dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
Di tengah perhatian masyarakat terhadap tata kelola lembaga publik, keterbukaan informasi mengenai mekanisme pengangkatan tenaga ahli menjadi salah satu faktor yang dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prinsip pemerintahan yang akuntabel.
