SOALINDONESIA—PUNCAK JAYA — Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, mendesak pihak Komisaris Bank Papua untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mengaktifkan kembali operasional Bank Papua Cabang Puncak Jaya di Distrik Ilu.
Desakan tersebut disampaikan Bekies Kogoya menyusul berhentinya aktivitas layanan perbankan di wilayah tersebut akibat kondisi keamanan yang dinilai kurang kondusif oleh pihak manajemen. Padahal, keberadaan bank tersebut sangat vital bagi masyarakat setempat.
Legislator dari Partai PAN itu menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat, khususnya umat Muslim di Distrik Ilu, saat ini meningkat signifikan menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Kami minta Komisaris Bank Papua untuk bertindak cepat. Ini bukan hanya soal roda perekonomian, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kebutuhan saudara-saudara Muslim kita yang tengah bersiap menyambut Lebaran,” tegas Bekies.
Ia menyoroti dampak langsung dari tidak beroperasinya bank tersebut terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, tanpa akses layanan perbankan, warga akan kesulitan melakukan transaksi keuangan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Kalau bank tidak buka, bagaimana masyarakat bisa berbelanja kebutuhan Lebaran? Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.
Bekies juga menekankan bahwa Bank Papua Cabang Ilu merupakan satu-satunya lembaga perbankan yang menjadi pusat transaksi keuangan di Distrik Ilu. Oleh karena itu, keberlangsungan operasionalnya tidak boleh terhenti terlalu lama.
Lebih lanjut, ia berharap kondisi ini tidak berlarut-larut dan meminta adanya langkah konkret serta koordinasi lintas sektor untuk segera mengatasi persoalan tersebut.
“Kita tidak boleh tersandera oleh keadaan. Ekonomi harus tetap berjalan, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Bekies Kogoya juga mengajak Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, bersama jajaran perbankan mulai dari komisaris hingga direksi, untuk bergerak cepat dan bersinergi dalam memastikan layanan Bank Papua di Distrik Ilu dapat kembali normal dalam waktu dekat.
Langkah percepatan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
