SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat resmi kepada tiga menteri Kabinet Merah Putih (KMP) untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Langkah ini diambil menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak Imin dalam sambutannya di Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global, Kota Bandung, Senin (1/12/2025), sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Menurutnya, konsep Tobat Nasuha dalam konteks pemerintahan berarti melakukan evaluasi total atas seluruh kebijakan dan langkah yang berdampak pada alam dan lingkungan hidup. Ia menegaskan pentingnya introspeksi mendalam agar bencana serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kunci Tobat Nasuha adalah evaluasi total. Pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakannya yang berkaitan dengan alam. Supaya bencana alam tidak terjadi lagi di Indonesia,” tegasnya.
Dengan nada prihatin, Wakil Ketua DPR RI periode lalu itu menyebut bahwa berbagai kerusakan lingkungan saat ini tidak lepas dari kelalaian manusia.
“Dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.
Minta Siklus Bencana Akhir Tahun Tak Terulang
Cak Imin menekankan bahwa bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada November–Desember setiap tahun tidak boleh lagi dianggap sebagai siklus rutin yang tidak bisa dicegah. Ia mendorong pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola hutan, lingkungan hidup, hingga pemanfaatan energi dan sumber daya alam.
“Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar siklus tahunan di musim November–Desember ini bisa dicegah. Harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Seruan Cak Imin tersebut menambah tekanan bagi pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana dan penegakan aturan lingkungan, terutama setelah rangkaian banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian besar serta memakan korban jiwa di wilayah Sumatera.
