Soalindonesia–JAKARTA Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 mencapai angka 77,89 atau masuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menjadi skor tertinggi sejak survei pertama kali dilakukan pada 2015. Hasil tersebut berdasarkan Survei Evaluasi Kerukunan Umat Beragama 2025 yang dilakukan Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI).
Rilis hasil survei ini diumumkan dalam kegiatan Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026 bertema Toward a Loving Future Ummah yang digelar di Jakarta, Senin (22/12/2025). Acara tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, para pejabat Eselon I dan II Kemenag, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, serta pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian IKUB 2025 tidak boleh dipahami semata sebagai angka statistik, melainkan harus dimaknai sebagai panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa.
“Agama tidak boleh berhenti pada simbol dan ritual. Ia harus menjadi penuntun etis—kompas moral—yang memberi arah di tengah disrupsi sosial, teknologi, dan budaya yang semakin cepat,” ujar Menag.
Tiga Indikator Kerukunan
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama dalam survei ini didefinisikan sebagai kondisi hubungan antarumat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkeadaban dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025 tercatat sebesar 77,89 dan berada dalam kategori tinggi. Ini merupakan skor tertinggi dalam rentang 11 tahun terakhir,” ujar Ali Ramdhani.
Survei ini menggunakan tiga indikator utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Toleransi diartikan sebagai sikap saling menerima dan menghormati perbedaan keyakinan. Kesetaraan berkaitan dengan pandangan bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara kebersamaan dimaknai sebagai praktik saling bekerja sama dan berbagi manfaat dalam kehidupan bersama.
“Dimensi toleransi mencapai 88,82, kebersamaan 65,49, dan kesetaraan 79,35. Ketiganya masuk kategori tinggi, meski aspek kebersamaan masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Metodologi Survei
Ali Ramdhani menambahkan, survei dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan wawancara tatap muka (face-to-face interview) kepada 13.836 responden. Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling with Quota untuk menjamin keterwakilan wilayah dan keseimbangan gender.
Kriteria responden meliputi usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, berdomisili sekurang-kurangnya enam bulan di lokasi survei, serta mewakili enam agama yang dilayani di Indonesia. Survei dilaksanakan pada periode September hingga November 2025 dengan margin of error ±0,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sejak 2015, tren IKUB nasional menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nilai IKUB tercatat 75,36 (2015), 75,47 (2016), 72,27 (2017), 70,90 (2018), 73,83 (2019), 67,46 (2020), 72,39 (2021), 73,09 (2022), 76,02 (2023), 76,47 (2024), dan mencapai puncaknya pada 2025 dengan skor 77,89.
Indeks Kesalehan Umat Beragama
Selain IKUB, Kementerian Agama juga merilis Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) 2025 dengan skor 84,61 atau masuk kategori sangat tinggi. Indeks ini mengukur dua dimensi, yakni sosial dan individual.
Dimensi sosial mencakup solidaritas, relasi antarmanusia, etika, pelestarian lingkungan, kepatuhan pada pemerintah, etika digital, dan pelestarian budaya, dengan skor 82,00. Sementara dimensi individual meliputi aspek ideologi, ritual, pengalaman spiritual, dan kecerdasan emosional, dengan skor 87,21.
IKsUB menunjukkan tren peningkatan sejak 2020. Tahun ini, skor kesalehan umat beragama kembali meningkat menjadi 84,61 setelah sempat mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Arah Kebijakan Berbasis Data
Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa kegiatan Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026 menjadi momentum strategis untuk memastikan kebijakan keagamaan disusun berbasis data.
“Repro ini adalah agenda tahunan BMBPSDM. Sesuai arahan Menteri Agama, seluruh program Kemenag ke depan harus disusun berdasarkan data dan hasil pengukuran,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai indeks kehidupan keagamaan—seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Kesalehan Umat Beragama, Indeks Moderasi Beragama, Indeks Layanan Keagamaan, hingga Indeks Literasi Kitab Suci—menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan Kementerian Agama.
“Data-data ini kami sajikan agar menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
