SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti lemahnya komitmen sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyebut masih terdapat 25 daerah yang pasif dan tidak menjalankan langkah konkret, bahkan terkesan hanya mengandalkan keajaiban.
“Dari hampir 500 kabupaten dan kota, masih ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tanpa bekerja,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Kurang Serius Atasi Harga Pangan
Tomsi menyayangkan sikap sebagian kepala daerah yang dinilai kurang serius dalam menangani isu inflasi, terutama terkait harga bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Menurutnya, kondisi ini kontras dengan daerah lain yang aktif dan berhasil menekan inflasi lewat berbagai intervensi kebijakan.
“Kita sudah membuktikan, kalau kita kerja keras, bisa. Buktinya, harga beras dan minyak goreng sekarang turun,” katanya.
Ia juga menyebut hanya 43 daerah yang rajin menjalankan seluruh langkah pengendalian inflasi secara konsisten. Sementara itu, 159 daerah dinilai cukup aktif, dan sisanya sebanyak 287 daerah hanya melakukan upaya setengah hati.
9 Langkah Strategis, Tapi Baru Beberapa yang Konsisten
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi memaparkan hasil pemantauan Kemendagri terkait pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi yang dianjurkan kepada seluruh pemerintah daerah, yaitu:
1. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok.
2. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.
4. Pencanangan gerakan menanam.
5. Operasi pasar murah bersama dinas terkait.
6. Sidak ke pasar dan distributor.
7. Koordinasi dengan daerah penghasil komoditas.
8. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
9. Pemberian bantuan transportasi dari APBD.
“Dari sembilan langkah itu, enam saja kalau dilaksanakan dengan baik, hasilnya sudah sangat luar biasa. Tapi hanya 43 daerah yang benar-benar rajin dan komprehensif,” tegas Tomsi.
Papua Bisa, Mengapa Daerah Lain Tidak?
Ia juga memberikan contoh daerah yang memiliki tantangan geografis berat namun tetap mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Salah satunya adalah wilayah Papua.
“Kalau Papua yang punya medan sulit saja bisa, daerah lain harusnya lebih mampu. Ini bukan soal fasilitas, tapi kemauan dan komitmen,” kata Tomsi.
60 Daerah Masih Alami Kenaikan Harga Beras dan Minyak
Menurut data Kemendagri, saat ini tinggal sekitar 60 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras dan minyak goreng. Artinya, sebagian besar daerah yang melaksanakan intervensi secara tepat sudah berhasil menurunkan harga bahan pokok tersebut.
“Ini membuktikan bahwa kerja nyata menghasilkan perubahan. Tapi kalau tidak ada usaha, harga-harga akan terus naik, dan rakyat yang jadi korban,” ucap Tomsi.
Seruan Tegas untuk Gubernur dan Bupati/Wali Kota
Menutup rapat, Tomsi mendesak para kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja masing-masing, terutama dalam hal implementasi program pengendalian inflasi. Ia menekankan bahwa stabilitas harga sangat penting dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
