SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) berencana menjajaki kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sebagai sarana peningkatan kompetensi kerja bagi santri. Langkah ini diambil dalam rangka mempersiapkan lulusan pesantren agar lebih siap dan kompetitif di dunia industri.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, usai melakukan diskusi dengan Lukmanul Hakim, mantan Tenaga Ahli di Kemnaker yang kini menjabat sebagai Pembina di National Industrial Watch. Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (29/9/2025), dan turut dihadiri oleh tokoh agama Habib Ahmad Assegaf.
Diskusi tersebut membahas pentingnya percepatan serapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan pondok pesantren dan Madrasah Aliyah yang selama ini dinilai masih memiliki keterbatasan dalam konektivitas dengan dunia industri.
“Saya sebelumnya tenaga ahli di Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya saya coba memberikan konsep ke Pak Menteri Agama terkait serapan tenaga kerja. Karena banyak juga lulusan pesantren, lulusan aliyah yang memang tidak sinkron dengan industri,” ujar Lukmanul Hakim usai pertemuan.
Lukman menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 5.200 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut, menurutnya, bisa dioptimalkan untuk memberikan pelatihan kerja yang relevan dan dibutuhkan industri kepada para santri.
“Nanti MoU-lah dengan Kementerian Agama, karena kan basisnya rata-rata pesantren itu BLKK. Saya yakin lulusan pesantren bisa memaksimalkannya,” imbuh Lukman.
Ia menekankan bahwa gagasan ini merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, khususnya arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan serapan tenaga kerja nasional.
“Konsep ini mubazir kalau tidak saya sampaikan. Harapannya Kementerian Agama bisa langsung berkomunikasi dengan Kemnaker untuk memaksimalkan target serapan tenaga kerja sesuai keinginan Pak Prabowo,” tegasnya.
Menanggapi gagasan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa ide tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini.
“Nanti kita coba follow-up lagi terkait ide tersebut, saya rasa ide-ide tersebut sejalan dengan program (pemerintahan) Prabowo,” ujar Menag.
Lebih lanjut, Nasaruddin menyebut bahwa penguatan peran pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional menjadi salah satu prioritas Kemenag ke depan. Ia juga menilai bahwa pemanfaatan BLKK dapat menjadi jembatan strategis dalam menghubungkan lulusan pesantren dengan dunia kerja.
Kolaborasi Antarkementerian
Jika kerja sama ini terealisasi, Kementerian Agama dan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan hukum dan operasional dalam pemanfaatan BLKK untuk santri. MoU ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan lulusan pesantren, tetapi juga membuka akses mereka terhadap lapangan pekerjaan yang lebih luas dan relevan.
Dengan potensi lebih dari 5.000 BLKK yang terintegrasi dengan pesantren, pemerintah optimis program ini bisa memperkuat kontribusi pendidikan keagamaan dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan nasional.
