Soalindonesia–Banda–Aceh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk melaksanakan umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda kabupaten tersebut.
“Tidak saya teken (surat izinnya), walaupun Mendagri teken ya sudah, terserah,” kata Mualem di Banda Aceh, Jumat (5/12), seperti dilansir Antara. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di Aceh agar tidak bepergian selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Keberangkatan Bupati Aceh Selatan dan Klarifikasi Pemkab
Sebelumnya, Bupati Mirwan MS beserta istri berangkat umrah sejak Selasa (2/12), menimbulkan kritik publik karena Aceh Selatan masih dilanda banjir dan longsor.
Pelaksana Tugas Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, menjelaskan keberangkatan bupati dilakukan setelah kondisi umum di Aceh Selatan dinyatakan stabil dan korban bencana sudah tertangani.
“Keberangkatan bupati beserta istri dilakukan setelah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Trumon Raya. Narasi bahwa beliau meninggalkan masyarakat tidak benar. Korban yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.
Permohonan Izin Ditolak Gubernur
Mirwan diketahui mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri kepada Gubernur Aceh dengan alasan penting. Namun, karena Aceh sedang dalam status darurat bencana hidrometeorologi 2025, gubernur menolak permohonan tersebut melalui surat tertulis pada 28 November 2025. Aceh Selatan sendiri tercatat sebagai salah satu kabupaten yang terdampak parah banjir dan longsor.
Gerindra Copot Mirwan dari Jabatan Ketua DPC
Kontroversi ini memicu langkah tegas Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan pencopotan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
“DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sugiono, Jumat (5/12/2025).
Langkah ini menegaskan bahwa pihak partai tidak menoleransi perilaku yang dianggap mengabaikan tanggung jawab publik, khususnya di tengah krisis bencana.
Publik kini menanti respons lebih lanjut dari Bupati Mirwan terkait polemik ini, sementara pemerintah daerah dan provinsi terus fokus pada penanganan banjir dan longsor demi keselamatan ribuan warga terdampak.
