Soalindonesia–Aceh–selatan Penanganan banjir di Aceh Selatan kembali menjadi sorotan setelah Bupati Aceh Selatan menuai kecaman keras dari publik dan membuat Gubernur Aceh marah besar. Bupati disebut meninggalkan daerah yang sedang dilanda bencana dan memilih berangkat umrah, di saat ribuan warga masih terdampak banjir di berbagai kecamatan.
Kontroversi ini bermula dari beredarnya sebuah rekaman yang menampilkan pernyataan sang bupati yang mengaku “menyerah menghadapi banjir.” Ia menyebut tidak mampu lagi mengambil tindakan efektif di tengah curah hujan ekstrem yang menyebabkan sungai meluap dan merendam pemukiman warga.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras, terutama dari Pemerintah Aceh yang menilai sikap sang bupati tidak mencerminkan tanggung jawab seorang kepala daerah dalam kondisi darurat.
Gubernur Aceh Geram
Gubernur Aceh dikabarkan murka setelah mengetahui bahwa bupati tidak berada di lokasi bencana ketika banjir kembali meluas. Kepergian bupati ke Tanah Suci dianggap sebagai bentuk pengabaian tugas dan tidak menghormati situasi darurat yang sedang dihadapi masyarakatnya.
“Saat rakyat membutuhkan kehadiran pemimpin, ia justru pergi. Penanganan bencana membutuhkan koordinasi, kepemimpinan, dan kehadiran langsung di lapangan,” ujar seorang pejabat Pemerintah Aceh yang enggan disebutkan namanya.
Gubernur bahkan telah memerintahkan evaluasi internal terkait penanganan banjir di Aceh Selatan, termasuk memanggil sejumlah pejabat daerah untuk dimintai klarifikasi.
Warga Mengecam, Relawan Meradang
Di media sosial, kemarahan publik semakin terlihat. Tagar bernada kritik terhadap kepemimpinan Aceh Selatan sempat trending secara lokal. Warga menilai keputusan pergi umrah saat bencana adalah tindakan yang tidak sensitif dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat.
“Rumah kami terendam, akses jalan terputus, kami butuh bantuan. Tapi pemimpin malah pergi umrah. Bagaimana bisa?” keluh seorang warga Labuhan Haji.
Para relawan kemanusiaan yang sudah bekerja tanpa henti selama sepekan juga merasa frustasi. Minimnya arahan dari pemerintah daerah membuat koordinasi di lapangan berjalan lambat dan tidak terstruktur.
Pemerintah Provinsi Ambil Alih Penanganan
Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, Pemerintah Aceh disebut mulai mengambil alih sebagian koordinasi penanganan bencana di Aceh Selatan. Langkah yang dilakukan antara lain percepatan distribusi logistik, evakuasi warga terdampak, serta penguatan posko darurat di sejumlah titik kritis.
“Fokus utama kami adalah keselamatan rakyat. Penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya karena ada pejabat yang tidak berada di tempat,” kata seorang pejabat BPBA.
Sikap Bupati Masih Dinanti
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Aceh Selatan belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan kepergiannya ke Tanah Suci maupun pernyataan bahwa dirinya telah “menyerah” dalam menghadapi banjir. Publik menantikan klarifikasi langsung, terutama karena polemik ini telah menimbulkan kegelisahan luas di tengah masyarakat.
Sementara itu, pemerintah pusat dan provinsi menegaskan bahwa stabilitas penanganan banjir harus tetap terjaga. Ribuan warga masih berada di lokasi pengungsian dan membutuhkan bantuan cepat serta koordinasi yang solid.
