SOALINDONESIA–JAKARTA Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal sebesar 20% dari keuntungan bersih yang dihasilkan.
Dana tersebut akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, serta program lain demi kemajuan desa.
Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDT, Rabu (13/8/2025).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang telah disepakati bersama lintas kementerian.
“Karena proses pendirian dan pengawasan Kopdes sangat melibatkan desa, maka desa berhak mendapatkan imbal jasa minimal 20% dari keuntungan bersih,” kata Yandri.
Ia menegaskan, skema ini dirancang agar manfaat kehadiran koperasi benar-benar dirasakan masyarakat desa secara kolektif, bukan hanya individu. Imbal jasa akan disetorkan setiap tahun melalui rapat anggota.
Jika Kopdes mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar, dana desa dapat digunakan sebagai dukungan pengembalian pinjaman.
Klinik dan Apotek Desa Beroperasi Akhir Agustus
Selain aturan pembagian laba, pemerintah juga mempercepat operasional Klinik Desa dan Apotek Desa di bawah pengelolaan Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, layanan kesehatan ini ditargetkan berjalan masif pada akhir Agustus 2025.
Untuk mempercepat prosesnya, Kementerian Kesehatan akan memberikan relaksasi regulasi terkait pendirian dan pengelolaan apotek serta klinik desa. “Kita telah sepakat membuat relaksasi aturan dan teknis operasional agar pelayanan kesehatan di desa berjalan optimal,” ujar Ferry.
Dengan kombinasi pembagian laba untuk pembangunan dan percepatan layanan kesehatan, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
