SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah memberi perhatian serius terhadap berbagai persoalan ekonomi, termasuk menanggapi tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI).
Hal itu disampaikan Luhut saat beraudiensi dengan perwakilan AEI di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut, dikutip dari Antara.
Menurut Luhut, pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan, salah satunya melalui dorongan deregulasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia juga menekankan percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, pemerintah tengah mendorong relokasi sejumlah perusahaan garmen dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Langkah ini berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
DEN juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu proyek percontohan yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
“Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat,” tutur Luhut.
Ia menambahkan, kolaborasi erat antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.
“Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ucap Luhut.
Apresiasi dari AEI
Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah melalui DEN.
“Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap desakan yang disusun dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan ke depan. Diskusi seperti ini sebaiknya dilakukan secara berkala,” kata Jahen.
Adapun tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan AEI pada 9 September 2025 adalah sebagai berikut:
1. Perbaiki misalokasi anggaran dan tempatkan secara wajar serta proporsional.
2. Kembalikan independensi, transparansi, dan hilangkan intervensi kepentingan dalam institusi negara.
3. Hentikan dominasi negara yang melemahkan perekonomian lokal.
4. Lakukan deregulasi kebijakan, perizinan, dan birokrasi yang menghambat iklim usaha.
5. Prioritaskan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dalam berbagai dimensi.
6. Terapkan kebijakan berbasis bukti dan teknokratis, serta hentikan program populis yang mengganggu stabilitas fiskal.
7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola negara serta demokrasi.
Dengan adanya audiensi ini, DEN dan AEI sepakat bahwa dialog terbuka dan kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
