SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan berlanjut meski sebelumnya mencuat kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Pemerintah, kata Luhut, telah melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah perbaikan di berbagai titik pelaksanaan program.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” ujar Luhut dalam keterangan kepada Antara, Jumat (3/10/2025).
Jawaban atas Desakan Moratorium
Pernyataan tersebut menanggapi desakan dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta agar program MBG dihentikan sementara. AEI menilai program tersebut menyedot anggaran terlalu besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan makanan yang disediakan dalam program MBG.
Namun, Luhut memandang bahwa program MBG memiliki dampak jangka panjang yang positif, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan lokal, termasuk produk seperti telur, ikan, dan pisang.
“Ini kan baru sembilan bulan berjalan. Jadi kita jangan buru-buru kritik. Kritik boleh, tapi jangan menutup mata bahwa ini membangun simpul-simpul ekonomi baru,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar peran pemerintah daerah (pemda) lebih ditingkatkan guna memastikan distribusi makanan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lokal.
Perbaikan Sistem dan Monitoring Ketat
Luhut mengungkapkan optimisme bahwa dalam waktu tiga bulan ke depan, implementasi program MBG akan semakin baik seiring dengan perbaikan data, sistem distribusi, dan pengawasan lapangan.
“DEN sudah membentuk tim monitoring yang turun langsung ke lapangan agar Presiden bisa menerima laporan yang berbasis data akurat, bukan hanya opini,” katanya.
Kepala BGN: MBG Tetap Jalan Sesuai Perintah Presiden
Senada dengan Luhut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada moratorium terhadap program MBG, kecuali jika ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan makan bergizi gratis. Kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
Penutupan Sementara SPPG yang Bermasalah
Namun demikian, Dadan menyatakan bahwa pihaknya telah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan bermasalah, menyusul kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk kasus meninggalnya siswi SMKN 1 Cihampelas di Kabupaten Bandung Barat.
“Untuk SPPG yang bermasalah, kita setop dulu. Harus ada investigasi dan analisis mendalam agar tahu apa yang sebenarnya terjadi,” jelas Dadan.
Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk kehati-hatian dan komitmen terhadap kualitas pelayanan. Investigasi akan mencakup evaluasi fasilitas, sistem logistik, serta pendekatan pemulihan kepercayaan publik.
“Setiap kejadian itu pasti menimbulkan kekhawatiran orangtua dan trauma di masyarakat. Karena itu, kami minta SPPG juga melakukan pendekatan pemulihan sosial,” tambahnya.
Investigasi: Lebih dari 6.457 Orang Terdampak
Dalam rapat bersama DPR sebelumnya, Dadan menyebutkan bahwa lebih dari 6.457 orang dilaporkan terdampak oleh kasus keracunan makanan MBG. Wilayah terdampak termasuk Purworejo, Ciamis, dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.
Meski begitu, Dadan menegaskan bahwa mayoritas korban telah pulih, dan kejadian ini menjadi pembelajaran besar dalam penguatan sistem pengadaan dan distribusi makanan dalam program nasional tersebut.
