SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi program penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang akan diimplementasikan secara nasional mulai Februari hingga April 2026.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara DEN, Kementerian Sosial (Kemensos), dan sejumlah lembaga terkait, yang bertujuan menyatukan data bansos nasional serta membangun sistem distribusi bantuan yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Seluruh data yang ada di nasional ini sekarang sudah kita mulai satukan. Dan secara bertahap sudah jalan. Kami sudah lapor pada Presiden,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Target Peluncuran Nasional Februari–April 2026
Luhut menyebut bahwa jika seluruh tahapan berjalan lancar, sistem penyaluran bansos digital akan diluncurkan secara nasional paling lambat April 2026.
“Mungkin secara nasional kita akan lakukan, kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan,” jelasnya.
Program ini merupakan bagian dari ekosistem digital nasional yang telah disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya tanya, apa ini keinginan Presiden Prabowo? Saya katakan yes. Presiden Prabowo ingin jalan, sehingga akan ada efisiensi, akan ada pengurangan korupsi, dan sebagainya,” tegas Luhut.
Uji Coba Sukses di Banyuwangi, Libatkan 300 Ribu Peserta
Uji coba sistem bansos digital ini saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan melibatkan sekitar 300 ribu peserta.
“Kemarin di Banyuwangi sudah 300 ribu ya. Dan itu semua berjalan sangat baik. Kita lihat dua minggu pendaftaran (apakah) itu bisa berfokus,” ujar Luhut.
Dalam pelaksanaan uji coba, pemerintah daerah dilibatkan secara aktif, termasuk sebagai pendamping dalam proses pendaftaran masyarakat, guna memastikan tidak ada warga yang terlewat.
“Nanti apakah setelah Banyuwangi kita mau bikin lagi satu kabupaten atau satu provinsi, atau langsung kita sosialisasi semua seperti dulu penanganan COVID,” imbuhnya.
Bansos Digital Jadi Strategi Pengentasan Masalah Sosial dan Ekonomi
Luhut menekankan bahwa penyaluran bansos digital bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga tentang akuntabilitas dan dampak ekonomi.
“Bansos itu bisa berdampak 0,3 sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi angka yang sangat besar,” ungkap Luhut dalam pernyataan terpisah di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Sabtu (4/10/2025).
Ia menambahkan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran akan menjadi dua komponen utama dalam program ini.
“Kalau kita betul-betul transparan, betul-betul targeted, dan itu dimungkinkan, saya kira kita akan banyak menyelesaikan masalah,” katanya.
Bansos Digital Jadi Bagian dari Reformasi Sosial Digital Indonesia
Program ini menjadi salah satu tonggak dalam transformasi digital layanan sosial nasional. Penggunaan teknologi dalam pendataan, distribusi, hingga evaluasi bansos dinilai mampu:
Menghindari duplikasi penerima bantuan
Mencegah penyimpangan anggaran
Memastikan bantuan sampai langsung ke tangan penerima manfaat
Selain itu, program ini dinilai sebagai bagian dari visi pemerintah untuk membangun ekosistem digital terintegrasi, yang tidak hanya menyasar sektor keuangan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga sistem perlindungan sosial nasional.
Langkah Selanjutnya
Setelah evaluasi uji coba di Banyuwangi, pemerintah akan menentukan skema peluncuran nasional — apakah secara bertahap per kabupaten/provinsi, atau langsung berskala nasional seperti penanganan COVID-19.
Dengan dukungan data yang terintegrasi dan pengawasan ketat, pemerintah optimistis bahwa program ini akan menjadikan penyaluran bansos lebih akurat, efisien, dan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
