SOALINDONESIA–JATINANGOR Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tiga arahan strategis kepada seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia dalam pembukaan rapat koordinasi nasional yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Tiga arahan utama tersebut meliputi efisiensi belanja birokrasi, optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta peningkatan kesiapan daerah dalam menyelaraskan program pusat bernilai lebih dari Rp 13 triliun.
“Bagaimana mereka harus bisa mengefisiensikan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan sangat baik, seperti di Kabupaten Lahat, mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ujar Tito.
Efisiensi dan Optimalisasi Pendapatan
Tito menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja dan pendapatan daerah. Ia meminta setiap kepala daerah mengalihkan anggaran birokrasi ke program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
Selain itu, Tito menyoroti potensi kebocoran pajak daerah, seperti pajak restoran dan hotel yang sering tidak tercatat sepenuhnya di dinas pendapatan. Ia mencontohkan sistem digitalisasi pajak yang diterapkan di Banyuwangi sebagai langkah inovatif yang bisa diadopsi daerah lain.
“Sehingga dibuat sistem seperti di Banyuwangi, PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” jelas Tito.
Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Dalam arahannya, Tito juga meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif berkoordinasi dan menyelaraskan program pembangunan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kementerian hanya akan mempercayakan pelaksanaan program besar kepada daerah yang memiliki rekam jejak baik dan bebas korupsi.
“Teman-teman di daerah harus paham bahwa kementerian pusat juga tidak ingin programnya gagal. Program yang mau diserahkan ke daerah pasti dicari kepala daerah dengan track record bagus, bisa mengeksekusi dengan baik dan tidak dikorupsi,” tegasnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Lebih jauh, Mendagri mendorong Sekda dan Bappeda untuk menciptakan peluang ekonomi baru melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor riil. Ia menilai, perputaran uang di daerah sangat penting untuk menjaga daya beli dan menumbuhkan perekonomian lokal.
“Skenario pemerintah pusat ingin agar daerah pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi, sehingga uang berputar dan bisa memutar sektor swasta,” tambah Tito.
Rakor Selama Empat Hari
Rapat koordinasi ini diikuti oleh 1.104 Sekda dan Bappeda dari seluruh Indonesia dan akan berlangsung selama empat hari di IPDN Jatinangor. Tito menjelaskan, kegiatan ini bukan disebut retreat seperti pertemuan kepala daerah sebelumnya di Magelang, karena memiliki kurikulum berbeda dan dikemas lebih teknokratis.
“Kita enggak istilahkan retreat, karena tidurnya bukan di tenda, dan kemudian kurikulumnya agak sedikit beda. Kita lakukan di Jatinangor, IPDN,” kata Tito.
Dalam kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan materi dari 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
