SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah memberinya waktu enam bulan untuk merancang ulang skema pembayaran subsidi dan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan pelat merah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh kelompok mampu.
“Saya dikasih waktu 6 bulan ke depan untuk mendesain itu, untuk mengkoordinasikan desain tadi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Perancangan ulang tersebut dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Skema Baru Pembayaran Subsidi dan Kompensasi
Purbaya menjelaskan bahwa melalui desain baru:
Subsidi akan dibayarkan langsung ke BUMN,
Kompensasi dibayar 70 persen setiap bulan selama Januari–September,
Sisanya akan dilunasi pada Oktober.
Menurutnya, pola pembayaran yang lebih terjadwal ini akan meningkatkan kepastian bagi BUMN sekaligus memperkuat tata kelola penyaluran subsidi.
Subsidi Tepat Sasaran: Kelompok Kaya Akan Dipangkas
Purbaya kembali menegaskan bahwa subsidi yang ada saat ini masih banyak dinikmati kalangan kaya hingga super kaya, termasuk dalam konsumsi energi seperti BBM dan listrik.
“Sekarang setelah kita lihat, ternyata yang kaya masih dapat itu saja,” tegasnya.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR dan Danantara, pemerintah menyimpulkan bahwa dalam dua tahun ke depan, strategi subsidi akan didesain ulang agar lebih tepat sasaran.
“Yang kaya sekali, mungkin desil 8, 9, 10, subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin,” jelas Purbaya.
Kebutuhan LPG 3 Kg 2025 Lebihi Kuota
Dalam perkembangan terkait, Purbaya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas kebutuhan LPG 3 kg bersubsidi. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut prognosa kebutuhan LPG 3 kg tahun 2025 mencapai 8,5 juta metric ton (MT).
Sementara kuota subsidi yang tersedia hanya 8,17 MT, sehingga terdapat kekurangan 0,37 juta MT.
“Ada penambahan kebutuhan, over sekitar 370 ribu metric ton,” ujar Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).
