Soalindonesia–Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Salah satu fokus utama pemerintah adalah mitigasi potensi gangguan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan transportasi laut nasional.
“Kita juga mengantisipasi segala tantangan dan permasalahan apakah yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau cuaca ekstrem, maupun faktor-faktor teknis operasional lainnya,” ujar Menko AHY saat meninjau Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelindo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/12/2025).
AHY menjelaskan, sejak awal pemerintah telah memprediksi peningkatan signifikan pergerakan masyarakat selama libur panjang Nataru. Oleh karena itu, mitigasi risiko, kesiapan sistem transportasi, serta koordinasi lintas instansi menjadi perhatian utama agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar hingga Januari 2026.
“Aspek cuaca menjadi salah satu faktor krusial dalam pengelolaan transportasi laut selama Nataru. Karena itu, koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus diperkuat sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan operasional di lapangan,” jelas AHY.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat harus menjadi bagian dari perencanaan sejak sebelum puncak arus perjalanan, bukan hanya ketika gangguan sudah terjadi.
Dalam menghadapi potensi risiko di laut, Menko AHY juga menegaskan pentingnya kesiapan alat keselamatan sebagai standar pelayanan dan keamanan transportasi laut.
“Terkait alat keselamatan, apakah itu lifeboat, liferaft, lifebuoy, dan juga lifejacket, kita harapkan semuanya disiapkan dengan baik,” kata AHY.
Ia menilai ketersediaan serta kesiapan alat keselamatan harus dipastikan dalam kondisi siap operasi demi melindungi penumpang dan awak kapal.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa seluruh kebijakan dan langkah antisipasi cuaca mengacu pada data dan peringatan resmi dari BMKG. Selain itu, sistem komunikasi dan pemantauan kapal, termasuk vessel monitoring system (VMS), juga menjadi perhatian serius pemerintah.
“Urusan cuaca kita menginduk pada referensi BMKG. Alat komunikasi dan VMS ini juga harus kita kawal bersama agar tidak ada komunikasi yang terputus,” ujarnya.
Kesiapan teknis kapal dan pelabuhan turut menjadi fokus pengawasan. AHY menilai sistem navigasi, komunikasi, serta manajemen terpadu berperan penting dalam mencegah kecelakaan, terutama di tengah kondisi cuaca yang dinamis.
“Navigasi harus bagus, VMS bekerja dengan baik, dan operation and control system, termasuk integrated planning and control system yang dimiliki Pelindo maupun Pelni, harus saling terhubung dengan Kementerian Perhubungan untuk mencegah kecelakaan dan mengantisipasi cuaca buruk,” papar AHY.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya peran posko pengendalian yang beroperasi penuh selama 24 jam guna memantau dan memitigasi risiko sejak dini.
“Posko harus bekerja 24 jam, bukan hanya bertindak saat kejadian, tetapi justru melakukan mitigasi sebelum masalah muncul,” tegasnya.
Berdasarkan pemaparan BMKG, AHY mengungkapkan bahwa sempat terjadi peningkatan tinggi gelombang laut hingga 2 meter. Namun, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dengan ketinggian gelombang sekitar 1,25 meter dan kecepatan angin 10 knot.
“Biasanya peringatan keras diberikan jika angin di atas 20 knot. Itu sudah harus diwaspadai dan bahkan tidak boleh berlayar karena kondisi cuaca yang berbahaya,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Menko AHY menekankan pentingnya sistem peringatan dini, komunikasi lintas wilayah, serta pusat komando dan pengendalian yang beroperasi tanpa henti selama periode Nataru.
“Semua sistem harus bekerja, mulai dari early warning system, early detection system, hingga komunikasi antarpelabuhan dan kapal. Pusat komando dan pengendalian harus aktif 24 jam sampai masa perjalanan benar-benar berakhir,” pungkas AHY.
