SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menanggapi polemik yang muncul di tengah publik terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Selain Soeharto, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah juga masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan tahun ini.
“Enggak lah, itu kan yang kita kirim banyak sekali ya. Salah satunya Presiden Soeharto. Banyak sekali, dan yang kita sampaikan itu ada yang diputuskan tahun ini,” kata Gus Ipul saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah nama sudah pernah diusulkan sejak tahun-tahun sebelumnya, namun ada pula yang baru memenuhi persyaratan administratif dan substantif pada tahun ini.
“Ada yang sudah diputuskan tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang belum memenuhi syarat, dan tahun ini kita putuskan untuk memenuhi syarat,” ujarnya.
Keputusan Kolektif, Bukan Pribadi
Gus Ipul menegaskan bahwa proses penentuan calon penerima gelar pahlawan nasional tidak ditentukan secara sepihak oleh Kementerian Sosial, melainkan melalui tim pengkajian dan penelitian tingkat pusat.
“Itu bukan keputusan saya pribadi, tapi keputusan tim, dalam hal ini adalah Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Nasional,” jelasnya.
Tim tersebut bekerja berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten atau kota, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah provinsi sebelum sampai ke Kementerian Sosial untuk dibahas bersama Dewan Gelar, yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Yang diusulkan ke Dewan Gelar itu adalah usulan dari kabupaten atau kota, lalu naik ke gubernur dan baru ke kami,” tambahnya.
Akan Dibahas Bersama Presiden Prabowo
Menurut Gus Ipul, usulan tersebut saat ini sudah dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam rapat Dewan Gelar. Setelah proses pengkajian selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan.
“Pak Presiden Prabowo secara formal memang telah dianggap memenuhi syarat, termasuk di dalamnya Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lalu ada juga aktivis buruh Marsinah, serta banyak lagi tokoh-tokoh di setiap provinsi,” ujarnya.
Ia memastikan proses ini berlangsung transparan dan sesuai dengan mekanisme resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hormati Perbedaan Pendapat
Menanggapi polemik yang mencuat, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap pandangan dan kritik yang muncul dari masyarakat, termasuk penolakan sebagian pihak terhadap usulan Soeharto.
“Kita sudah menghormati seluruh perbedaan pendapat. Semua pertimbangan sudah kita dengar dan pahami. Ini adalah keputusan tim yang diambil dengan berbagai pertimbangan,” katanya.
Ia berharap, perdebatan publik yang muncul bisa menjadi bahan refleksi bersama agar penghargaan terhadap tokoh bangsa tetap dilakukan secara objektif dan berlandaskan semangat persatuan.
“Mudah-mudahan wacana publik ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” tutup Gus Ipul.
Kontroversi di Kalangan Politisi
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menilai langkah itu bisa menodai semangat Reformasi 1998 yang justru menggulingkan kekuasaan Orde Baru.
“Kalau Soeharto diberi gelar pahlawan, itu sama saja mengkhianati perjuangan reformasi,” tegas Guntur dalam pernyataannya.
