SOALINDONESIA–KEDIRI Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa tiga hal tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan (bullying), kekerasan fisik atau seksual, serta intoleransi atas dasar suku, agama, maupun ras.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jawa Timur, pada Jumat (10/10/2025).
“Ada tiga hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat, yaitu tidak boleh ada perundungan atau bullying, tidak boleh ada kekerasan fisik maupun seksual oleh siapa pun terhadap siapa pun, dan tidak boleh ada intoleransi atas dasar suku, agama, atau ras,” tegas Gus Ipul dalam keterangannya.
Menjawab Masalah Kesenjangan Pendidikan
Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural yang membuat banyak anak Indonesia tak tersentuh pembangunan.
“Banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka Presiden ingin memberikan perhatian khusus lewat pendidikan yang seluruh biayanya ditanggung negara,” ujarnya.
165 Sekolah Rakyat, 16.000 Siswa
Hingga Oktober 2025, tercatat telah berdiri 165 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan total siswa mencapai hampir 16.000 anak dari keluarga prasejahtera. Sekolah ini menyasar Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak dari keluarga miskin yang tidak terjangkau pendidikan formal.
Mensos menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi ruang yang aman, ramah, dan memuliakan siswa, tanpa kekerasan dan diskriminasi.
“Sekolah Rakyat harus menjadi tempat tumbuh yang aman dan memuliakan. Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Tiga Kunci Sekolah Rakyat: Memuliakan, Menjangkau, dan Memungkinkan
Gus Ipul juga memaparkan tiga kunci utama untuk memahami semangat di balik lahirnya Sekolah Rakyat:
1. Memuliakan wong cilik (orang kecil)
2. Menjangkau yang belum terjangkau
3. Memungkinkan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin
“Banyak anak yang mengubur mimpinya karena tak punya kesempatan. Sekolah Rakyat hadir untuk menghidupkan mimpi itu. Siapa tahu, dari sini lahir seorang presiden,” katanya seperti dilansir Antara.
Program Berlanjut hingga 2029, Tak Membebani APBN
Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan dilanjutkan dan diperluas hingga 2029, sebagai bagian dari upaya strategis memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas.
Menurut Roni Parasian, Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang didukung lintas kementerian, terutama Kemensos dan Kemenkeu.
“Program ini memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi dan dikombinasikan dengan berbagai program sosial. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak membebani APBN,” ujar Roni dalam diskusi publik “APBN 2026: Membangun Generasi Unggul”, Rabu (8/10/2025).
Tanggapan Kemensos: Pendidikan Berasrama yang Komprehensif
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan masih tingginya jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah). Di Jawa Timur saja, terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak mengenyam pendidikan.
“Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif, mulai dari akademik hingga pembinaan karakter,” terang Robben.
