SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan memperbaiki tata kelola beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang Bulog. Perbaikan menyeluruh akan dilakukan mulai dari proses serapan, penyimpanan, hingga pengemasan.
Langkah ini diambil menyusul mencuatnya isu kerusakan ratusan ribu ton beras SPHP yang berpotensi merugikan negara. Amran mengaku sudah memberikan arahan langsung kepada Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
“Kita akan perbaiki mulai serapan, bahan bakunya, penyimpanannya kita perbaiki, kemudian distribusinya,” ujar Amran saat ditemui awak media di kantor Perum Bulog, Selasa (2/9).
Amran juga meminta masyarakat tidak menggeneralisasi isu tersebut. Menurutnya, kasus kerusakan hanya terjadi dalam jumlah kecil dibandingkan total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.
“Teman-teman harus fair juga kalau ada yang salah sedikit 0,01 persen, jangan itu seakan-akan seluruh Indonesia terjadi. Supaya kita hidup damai, tenang, nyaman, yang terpenting,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan alur penyaluran beras SPHP tetap terjamin kualitasnya. Ia menegaskan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan bulanan hingga packaging, dilakukan sesuai standar untuk menjaga mutu.
“Dari pemeriharaan bulanan, tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya, termasuk bagaimana proses packaging, supaya betul-betul beras itu bersih, tidak berkutu, tidak berbau, dan tidak berwarna,” jelas Rizal.
Rizal juga berencana mengajak awak media melihat langsung kondisi gudang Bulog akhir pekan ini. Ia menegaskan Bulog selalu berpegang pada prosedur dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Ya, kami maksimalkan, semaksimal mungkin. Sesuai dengan SOP yang diberikan oleh teman-teman Bapanas itu yang kami pegang. Supaya menjamin bahwa semua beras yang dikeluarkan Bulog adalah beras yang baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengingatkan bahwa potensi kerugian pemerintah bisa mencapai Rp 1,2 triliun akibat penurunan kualitas lebih dari 100 ribu ton beras CBP. Ia menyebut hal ini terjadi karena adanya carry over atau beras sisa stok tahun lalu yang kualitasnya menurun.
Menurut Andreas, beras disposal tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk konsumsi manusia, dan jika dialihkan untuk pakan ternak, tetap harus memenuhi standar ketat agar aman.
