SOALINDONESIA – JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Indonesia, yang datanya akan berbasis pada satu data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Alokasi rumah subsidi di Provinsi Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur Maluku dan kepala daerah dapat mendorong agar MBR dan ASN memanfaatkan program rumah subsidi,” kata Maruarar usai Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam kesepakatan itu, ketiga pihak sepakat menggunakan data BPS sebagai dasar penyaluran program.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik program ini. Menurutnya, dari total 12.000 ASN di lingkup Pemprov Maluku, masih banyak yang belum memiliki rumah. “Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan lembaganya menyediakan data akurat untuk mendukung penyaluran program.
