SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah sejak lama menyoroti dan memberikan peringatan soal manfaat proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Menurut Esti, Megawati telah mengingatkan sejak tahun 2015 agar proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu,” ujar Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).
Esti menegaskan bahwa PDI Perjuangan bersikap tegas terhadap segala bentuk praktik korupsi. Jika memang terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam proyek tersebut, kata dia, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu.
“Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” tegasnya.
PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Mark Up Whoosh
Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh merupakan ranah hukum yang sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP, kata dia, mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
“Dugaan mark up tuh urusan hukum, urusan KPK. Biar saja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa. Gitu saja PDI Perjuangan ya,” kata Ribka.
Hasto Kristiyanto: PDIP Bentuk Tim Kaji Proyek Whoosh
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya telah menugaskan Fraksi PDIP di DPR untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
“Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak Haris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Rabu (22/10/2025).
Menurut Hasto, kajian itu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari seluruh proses proyek strategis nasional tersebut, terlebih setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk menutup utang proyek yang nilainya mencapai Rp116 triliun.
“PDIP ingin mengetahui secara terang-benderang apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini berkaitan dengan data, kelayakan, dan proses pembiayaannya,” ucap Hasto.
Budi Arie Bela Proyek Whoosh: Karya Terbaik untuk Rakyat
Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, turut menanggapi polemik utang proyek Whoosh. Ia menyebut proyek tersebut sebagai karya terbaik pemerintahan sebelumnya dan membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Itu kan kajian sudah dilakukan. Kalau syarat secara teknikalnya tanya yang berkompeten ya, (Kementerian) Perhubungan dan pihak terkait. Tapi saya lihat Whoosh itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” ujar Budi di Solo, Jumat (24/10/2025).
Terkait besarnya utang proyek, Budi menegaskan bahwa hal itu merupakan investasi jangka panjang, bukan beban. “Enggak, itu investasi. Detailnya tanya yang berkompeten. Ini kan investasi,” katanya.
Jokowi: Whoosh Bukan Soal Laba, Tapi Pelayanan Publik dan Efek Ekonomi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi juga angkat bicara terkait polemik proyek Whoosh. Menurutnya, proyek tersebut dibangun untuk menjawab persoalan kemacetan parah yang telah terjadi di Jakarta dan Bandung selama puluhan tahun.
“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek serta Bandung kemacetannya parah,” ujar Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Jokowi menjelaskan, proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan Whoosh bertujuan mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, serta mempercepat waktu tempuh masyarakat.
“Transportasi massal itu layanan publik, bukan bisnis mencari laba. Keuntungan sosialnya besar — mengurangi polusi, waktu tempuh, dan kerugian ekonomi akibat kemacetan,” jelasnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa subsidi transportasi publik adalah investasi jangka panjang, bukan kerugian negara.
“MRT saja disubsidi Rp800 miliar per tahun, dan nanti kalau semua rute selesai bisa mencapai Rp4,4 triliun. Tapi itu investasi sosial,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan Whoosh telah menumbuhkan perekonomian baru di sekitar wilayah stasiun dan destinasi wisata, serta mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor properti.
“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, UMKM berkembang, wisata meningkat, dan nilai properti naik. Itu manfaat nyata bagi rakyat,” tandas Jokowi.
KPK Buka Pintu Telusuri Dugaan Mark Up
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihaknya terbuka menindaklanjuti setiap informasi dugaan korupsi termasuk proyek Whoosh, sebagaimana disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
“KPK bisa memulai dari laporan masyarakat atau melalui case building dari temuan indikasi awal. Kami proaktif menindaklanjuti setiap informasi dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Budi menegaskan, KPK mengapresiasi partisipasi publik dan akan menelusuri setiap data yang valid untuk memperkuat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
“KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang memiliki informasi dan data awal adanya dugaan korupsi. Silakan disampaikan, agar menjadi pengayaan dalam penanganan perkara,” tutupnya.
