SOALINDONESIA–JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membeberkan jumlah personel yang saat ini bertugas di luar struktur kepolisian. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa sekitar 300 anggota mengisi posisi manajerial, sementara lebih dari 4.000 personel lainnya ditempatkan sebagai staf, ajudan, hingga pengawal di berbagai kementerian dan lembaga negara.
“Sekitar 300-an duduk di jabatan manajerial. Sisanya, kurang lebih 4.132 itu berperan sebagai staf, ajudan, pengawal, dan posisi pendukung lain di kementerian atau lembaga terkait,” kata Sandi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/11).
Sandi menekankan bahwa jumlah ribuan personel yang beredar di publik kerap disalahpahami sebagai pejabat sipil strategis, padahal hanya sebagian kecil yang memiliki jabatan manajerial. “Jadi bukan 4.132 itu semuanya jabatan sipil strategis yang bisa mempengaruhi meritokrasi. Angka itu mayoritas adalah jabatan pendukung non-manajerial,” ujarnya.
Polri Siapkan Langkah Bersama Menindaklanjuti Putusan MK
Lebih lanjut, Sandi menyampaikan bahwa Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan membahas secara rinci tindak lanjut atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan semua jajaran untuk melakukan koordinasi intensif.
“Sesuai arahan Kapolri, kami akan berkoordinasi, berkolaborasi, dan berkonsultasi dengan seluruh stakeholder. Tim akan bekerja maraton untuk merumuskan solusi terbaik agar tidak menimbulkan polemik,” kata Sandi.
Latar Belakang: Putusan MK Perketat Aturan Penempatan Anggota Polri
Putusan MK yang dibacakan sebelumnya mengubah penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. MK memutuskan bahwa setiap anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil di luar institusi harus mengundurkan diri atau pensiun, bukan sekadar mendapat penugasan dari Kapolri.
Pasal 28 ayat (3) UU Polri berbunyi:
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”
Sementara penjelasan pasal yang sebelumnya menyertakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah dicabut MK karena dianggap berpotensi menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan semangat UU Polri serta TAP MPR No. VII/MPR/2000.
MK juga menegaskan bahwa jabatan non-kepolisian—baik yang bersifat manajerial maupun non-manajerial—harus mengacu pada UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pencabutan frasa tersebut sekaligus memastikan kepastian hukum dan mencegah perluasan norma yang tidak diperlukan.
Polri Bersiap Melakukan Penyesuaian
Dengan keputusan tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan penyesuaian penugasan personel yang kini berada di luar struktur kepolisian. Pendataan dan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
Hingga kini, belum ada rincian lanjutan soal skema penarikan atau penyesuaian tugas para personel. Polri memastikan semua proses akan berjalan bertahap sambil menjaga stabilitas pelayanan publik di institusi yang masih membutuhkan dukungan personel kepolisian.
