SOALINDONESIA–JAKARTA Gelombang massa buruh diperkirakan akan kembali memadati jalanan menuju Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Ribuan pekerja dari Jabodetabek dan daerah lain di Indonesia siap menggelar aksi besar-besaran dengan sejumlah tuntutan yang dinilai krusial bagi nasib buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi ini akan berlangsung serentak di berbagai daerah.
“Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia,” ujar Said Iqbal, Rabu (27/8/2025).
Tuntutan Utama Buruh
Dalam aksi yang diberi tajuk Mega Demo Buruh, para pekerja membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
Stop PHK: Pembentukan Satgas PHK nasional.
Reformasi Pajak Perburuhan, termasuk kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak perempuan menikah.
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Revisi RUU Pemilu guna merancang ulang sistem Pemilu 2029.
4.531 Personel Gabungan Disiagakan
Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel gabungan TNI-Polri.
“Sebanyak 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 dari BKO (TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub), serta 632 dari Polres jajaran,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
Selain Gedung DPR, titik konsentrasi massa juga diperkirakan terjadi di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Ade Ary mengatakan, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Bila massa menutup ruas jalan depan DPR, arus lalu lintas akan dialihkan ke jalur alternatif.
Skenario juga disiapkan jika massa nekat masuk Tol Dalam Kota. Kendaraan akan dikeluarkan lewat exit depan Polda, exit Tegal Parang, atau exit Slipi.
“Langkah ini semata-mata untuk menjaga keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Imbauan Jaga Ketertiban
Polisi mengimbau massa aksi tetap tertib dan tidak bertindak anarkis.
“Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” kata Ade Ary.
Ia juga meminta masyarakat yang tidak berkepentingan di kawasan DPR mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.
“Kami memohon maaf jika ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Semua ini demi keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama,” tutupnya.
