SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa seluruh urusan penyelenggaraan haji dan umrah resmi dialihkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (9/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin.
“Hari ini di kantor Kementerian Sekretariat Negara, kita melakukan sinkronisasi Perpres tentang Kementerian Haji dan Umrah dengan undang-undang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja ditetapkan,” ujar Romo Syafi’i.
Dengan terbentuknya kementerian baru ini, kata Wamenag, seluruh kewenangan terkait haji dan umrah tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Maka dengan ditetapkannya Kementerian Haji dan Umrah, semua urusan penyelenggaraan haji dan umrah sudah tidak lagi di Kementerian Agama, tapi dialihkan sepenuhnya kepada Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Transisi kelembagaan itu juga mencakup perpindahan pegawai, tugas dan fungsi, serta aset. “Ditentukan menyangkut tentang perpindahan personil, juga tugas dan fungsi dari personil itu berikut dengan aset. Ini tentu harus ada pembicaraan-pembicaraan yang transisional,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menekankan agar pelayanan haji ke depan harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Presiden sangat menginginkan pertama, agar pelayanan haji ke depan itu harus semakin lebih baik dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Romo Syafi’i.
Presiden juga berharap persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan haji tidak lagi terulang. “Maka dengan adanya penanganan khusus oleh kementerian ini, kita tidak mendengar lagi perulangan persoalan pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.
Selain itu, efisiensi ongkos haji menjadi perhatian khusus. Pemerintah diminta untuk menyusun skema yang lebih sederhana, baik melalui pengurangan durasi tinggal di Arab Saudi, mekanisme penerbangan, hingga akurasi penetapan layanan seperti katering, hotel, dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
“Ke depan, tamu-tamu Allah harus benar-benar dimuliakan, dan penyelenggaraannya menjadi amanah pemerintah yang kini diperkuat dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah,” pungkasnya.
