SOALINDONESIA–KALBAR Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan tetap berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus membantah kabar yang beredar bahwa pembangunan IKN dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-45 Pangalangok Jilah di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
“Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” kata Gibran.
Ia mengaku baru mengunjungi kawasan IKN bulan lalu dan melihat pembangunan berjalan sesuai rencana, termasuk proyek kawasan yudikatif dan legislatif yang segera dikerjakan. “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
Minta Masyarakat Bijak Menyikapi Informasi
Gibran juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya terkait proyek IKN.
“Tolong dipilah dulu, tolong disaring dulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama, tanyakan dulu ke tokoh adat. Jadi jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar,” ujarnya.
DPR: IKN Tetap Jalan, Tapi Bukan Prioritas Utama
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, turut menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan, meski pemerintah kini memusatkan perhatian pada delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuman mungkin enggak dengan kecepatan yang dulu digembar-gemborkan,” kata Hekal di Tabanan, Bali, Kamis (21/8/2025).
Delapan program prioritas itu mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan internasional.
Rp6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026
Meski bukan prioritas utama, proyek IKN tetap mendapat alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah menyiapkan dana Rp6,3 triliun untuk IKN.
Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 merinci alokasi tersebut, yakni Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.
Dengan kepastian dari pemerintah, DPR, dan alokasi anggaran di RAPBN, proyek IKN dipastikan terus berjalan, meski dengan penyesuaian fokus seiring agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
