SOALINDONESIA – JAKARTA – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mendatang akan mengalami perubahan besar. Jika selama ini penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), mulai 2026 kewenangan tersebut akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Namun, hingga kini BP Haji belum memiliki landasan hukum yang jelas. Untuk itu, pemerintah bersama DPR mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Haji dan Umrah agar BP Haji memiliki dasar legal dalam menjalankan tugasnya.
Revisi UU tersebut kini masuk ke Komisi VIII DPR RI. Rencananya, pemerintah akan menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada DPR pada Senin (18/8).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan publik diminta bersabar mengenai proses pembahasan.
“Semua akan dijelaskan nanti,” ujarnya kepada wartawan.
Dasco menambahkan, nasib RUU Haji akan diumumkan pekan ini, meski tidak dibawa ke sidang paripurna terdekat.
“Nanti tanggal 20 atau 21 Agustus. Bukan di paripurna, kan bisa setelah rapat. Diumumkan itu kan enggak harus di paripurna,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan agenda hari ini hanya sebatas penyerahan DIM dari pemerintah.
“Kalau yang di undangan sih baru penyampaian DIM dari pemerintah ya, dan menerima DIM dari pemerintah itu untuk digunakan dibahas Komisi VIII,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
HNW juga memastikan pembahasan tidak akan langsung disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (19/8). Ia bahkan mengusulkan agar BP Haji ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sehingga memiliki kewenangan lebih luas dan selevel dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Urgensi penyelesaian RUU ini dinilai sangat penting, sebab persiapan haji 2026 sudah mulai berjalan pada September mendatang, setelah kuota resmi dari Arab Saudi diumumkan. Tanpa dasar hukum yang kuat, BP Haji dikhawatirkan belum bisa bekerja optimal dalam memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia.
