Menu

Mode Gelap

Nasional · 31 Agu 2025 22:03 WITA

Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Istana, DPR Sepakat Cabut Tunjangan Berlebih dan Pecat Anggota yang Picu Amarah Publik


 Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Istana, DPR Sepakat Cabut Tunjangan Berlebih dan Pecat Anggota yang Picu Amarah Publik Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta bersama para ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Ketua DPR, MPR, dan DPD. Rapat ini digelar untuk merespons situasi kerusuhan yang melanda Indonesia sejak Kamis hingga Sabtu (30/8).

Dalam konferensi pers usai rapat, Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI sepakat untuk mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat, mulai dari masalah tunjangan berlebih hingga kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo, Minggu (31/8).

READ  TNI Temukan 4 Kebun Ganja di Pegunungan Bintang Papua, 297 Batang Diamankan

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan partai-partai politik juga telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang dianggap memicu amarah publik, antara lain Ahmad Sahroni dan Naffa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, para ketua umum parpol sepakat bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan sikap pemerintah terkait kebebasan berpendapat. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta UU No. 9 Tahun 1998.

READ  TNI AL Gagalkan Penyelundupan Enam PMI Ilegal Tujuan Malaysia di Perairan Karimun

“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, menjarah rumah maupun instansi publik, maka hal itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo.

Konferensi pers ini turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

READ  GKR Mangkubumi Temui Menteri Haji dan Umrah, Bahas Rencana Penambahan Embarkasi

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono absen karena sedang dalam perjalanan dinas dan baru dijadwalkan tiba sore ini. Presiden PKS Muzammil juga tidak hadir karena berada di luar kota.

Dari jajaran pimpinan lembaga negara, tampak hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Namun, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat hadir dan belum ada keterangan resmi terkait ketidakhadirannya.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya K3 untuk Lingkungan Kerja Aman dan Produktif

9 Januari 2026 - 23:24 WITA

Menkum Supratman Minta Publik Cermati KUHP dan KUHAP Baru Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

9 Januari 2026 - 23:15 WITA

Kemensos Mulai Seleksi Siswa Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027, Pembangunan Gedung Permanen Dimulai

9 Januari 2026 - 23:07 WITA

Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Peran Kemenag Jaga Persatuan Bangsa di Rakerwil Sultra 2026

9 Januari 2026 - 23:00 WITA

Tak Hanya Gus Yaqut, Mantan Stafsus Menteri Agama Ikut Ditahan KPK

9 Januari 2026 - 17:26 WITA

KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

9 Januari 2026 - 17:17 WITA

Trending di Nasional