Menu

Mode Gelap

Nasional · 31 Agu 2025 22:03 WITA

Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Istana, DPR Sepakat Cabut Tunjangan Berlebih dan Pecat Anggota yang Picu Amarah Publik


 Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Istana, DPR Sepakat Cabut Tunjangan Berlebih dan Pecat Anggota yang Picu Amarah Publik Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta bersama para ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Ketua DPR, MPR, dan DPD. Rapat ini digelar untuk merespons situasi kerusuhan yang melanda Indonesia sejak Kamis hingga Sabtu (30/8).

Dalam konferensi pers usai rapat, Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI sepakat untuk mendengar dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat, mulai dari masalah tunjangan berlebih hingga kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo, Minggu (31/8).

READ  Terjadi Lagi! 62 Jemaah Umrah Asal Sulsel Terlantar di Bandara Soekarno–Hatta, Diminta Beli Tiket Pulang Sendiri

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan partai-partai politik juga telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang dianggap memicu amarah publik, antara lain Ahmad Sahroni dan Naffa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, para ketua umum parpol sepakat bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan sikap pemerintah terkait kebebasan berpendapat. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta UU No. 9 Tahun 1998.

READ  Meat Shortages Mean It’s Time to Try Plant-Based Protein

“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, menjarah rumah maupun instansi publik, maka hal itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo.

Konferensi pers ini turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

READ  DPR Desak Pemerintah Nafkahi Keluarga Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono absen karena sedang dalam perjalanan dinas dan baru dijadwalkan tiba sore ini. Presiden PKS Muzammil juga tidak hadir karena berada di luar kota.

Dari jajaran pimpinan lembaga negara, tampak hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Namun, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat hadir dan belum ada keterangan resmi terkait ketidakhadirannya.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Puspenma Siapkan 1.900 Beasiswa 2026, Dorong Dosen PTK Tempuh Studi Doktor dan Perkuat Riset

28 Februari 2026 - 21:43 WITA

Satgas PRR Targetkan Seluruh Pengungsi Pascabencana Sumatera Direlokasi Sebelum Idulfitri 2026

28 Februari 2026 - 21:28 WITA

AS dan Israel Serang Iran, Presiden Prabowo Siap Fasilitasi Dialog

28 Februari 2026 - 21:02 WITA

BGN Hentikan Sementara 47 SPPG hingga Hari ke-9 Ramadhan, Temukan Menu MBG Tak Layak Konsum

28 Februari 2026 - 20:41 WITA

Kepala BGN: 93 Persen Anggaran Rp268 Triliun Dialokasikan untuk Program Makan Bergizi

28 Februari 2026 - 20:29 WITA

Bupati Tolikara Serahkan DPA 2026, Tandai Dimulainya Pelaksanaan APBD Rp1,64 Triliun

28 Februari 2026 - 15:22 WITA

Trending di Nasional