SOALINDONESIA–JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat realisasi anggaran hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1,22 triliun atau 69,87% dari total pagu anggaran Rp 1,74 triliun.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut capaian tersebut sudah melampaui proyeksi penyerapan anggaran akhir Agustus yang ditargetkan sebesar 69%.
“Realisasi anggaran kami adalah 69,87 persen. Realisasi ini dihitung terhadap anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi blokir anggaran sebesar Rp 812 miliar,” kata Taruna dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (3/9/2025).
Serapan Pusat dan UPT
Taruna menjelaskan, realisasi anggaran di tingkat pusat dari pagu Rp 879,9 miliar telah terealisasi Rp 608,3 miliar atau 69,13%. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pagu Rp 868,4 miliar telah menyerap Rp 613,2 miliar atau 70,61%.
“UPT memiliki tingkat realisasi anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan pusat,” ujarnya.
Realisasi per Jenis Belanja
BPOM juga merinci serapan anggaran per jenis belanja hingga Agustus 2025:
Belanja Pegawai: pagu Rp 913,1 miliar, realisasi Rp 651,4 miliar (71,34%)
Belanja Barang: pagu Rp 601,3 miliar, realisasi Rp 392,9 miliar (65,34%)
Belanja Modal: pagu Rp 233,9 miliar, realisasi Rp 177,2 miliar (75,77%)
Dari data tersebut, belanja modal tercatat memiliki tingkat serapan tertinggi, sementara belanja barang paling rendah.
Fokus RAPBN 2026: Kesehatan hingga Makanan Bergizi Gratis
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan APBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan.
“Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi SDM Indonesia di masa depan,” kata Sri Mulyani.
Nota Keuangan Segera Disampaikan Prabowo
Adapun Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR pada 15 Agustus 2025.
Sri Mulyani menyebut, saat ini pihaknya telah memfinalisasi isi nota keuangan, termasuk asumsi makro dan prioritas kebijakan, untuk mendapatkan arahan akhir dari Presiden sebelum diajukan ke DPR.
