Menu

Mode Gelap

News · 25 Agu 2025 17:50 WITA

Aksi #BubarkanDPR Warnai Depan Gedung DPR RI, BEM Unindra: DPR Gagal Jalankan Mandat Konstitusi


 Aksi #BubarkanDPR Warnai Depan Gedung DPR RI, BEM Unindra: DPR Gagal Jalankan Mandat Konstitusi Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa dengan tajuk #BubarkanDPR di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8) sejak pagi. Salah satu kelompok yang turut serta adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).

Dalam siaran persnya, BEM Unindra menilai DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Mereka menyoroti berbagai kebijakan kontroversial dan kebuntuan legislasi yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat.

“Di tengah kesengsaraan rakyat, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan,” tulis BEM Unindra dalam pernyataannya yang dibacakan saat orasi.

READ  Lima Anggota DPR Dinonaktifkan Usai Joget di Sidang Tahunan MPR, Tetap Terima Gaji

Soroti UU TNI hingga RUU Penyiaran

Dalam aksi tersebut, massa menyinggung sejumlah regulasi yang dianggap merugikan rakyat. Di antaranya UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, serta rencana pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, hingga RUU Agraria.

Sebaliknya, sederet tuntutan pro rakyat disebut tidak kunjung diselesaikan, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta kebijakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

BEM Unindra juga menolak sejumlah kebijakan yang dianggap melanggengkan manipulasi sejarah dan merugikan rakyat.

READ  DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU RI Terkait Sewa Private Jet Pemilu 2024

Mereka menyoroti pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto, upaya penulisan ulang sejarah, hingga perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat yang dianggap merugikan kedaulatan ekonomi nasional.

Selain itu, massa turut menuntut penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap gerakan rakyat, termasuk mendesak pembebasan 11 masyarakat Maba Sangadji yang masih ditahan.

Dua Tuntutan Utama

Dalam pernyataannya, massa menyampaikan Resolusi #BubarkanDPR dengan dua poin utama:

1. Mendesak MPR melakukan amandemen untuk merestrukturisasi DPR agar kembali benar-benar menjadi representasi rakyat.

2. Menghapus tunjangan DPR sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan anggaran dan privilege pejabat.

READ  PDIP Dalami Masalah Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, Hasto: Fraksi Sudah Ditugaskan Kajian Menyeluruh

Aksi Sempat Ricuh

Pantauan di lokasi, massa mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, DPR RI. Namun, aksi sempat diwarnai kericuhan hingga polisi memukul mundur peserta aksi. Massa pun terpecah menjadi dua kelompok, meski sebagian masih bertahan di sekitar area gedung DPR.

Hingga sore ini, aksi #BubarkanDPR masih berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

Pelayanan Jadi Kunci, PT Annur Maarif Catat Peningkatan Signifikan Pendaftar Haji Khusus

11 Juni 2026 - 15:59 WITA

Ketua Koperasi KIM Soroti Kenaikan Potongan Timbangan Sawit oleh PT Teguh Wira Pratama

9 Juni 2026 - 23:23 WITA

Pengamat Nilai Pengangkatan Anak Menteri Haji Sarat Etika

9 Juni 2026 - 10:11 WITA

Dua Anak Menteri Haji dan Umrah Jadi TA, Dapat Fasilitas Istimewa Hingga Haji Non Antrian

7 Juni 2026 - 15:00 WITA

Menghapus Jarak, Menghadirkan Harapan: Puskesmas Kai dan Kerja Nyata Bupati Tolikara untuk Pelosok Papua Pegunungan

7 Juni 2026 - 08:52 WITA

Anak Menteri Haji Jadi Tenaga Ahli, Transparansi Kementrian haji Dipertanyakan

6 Juni 2026 - 22:55 WITA

Trending di Nasional