Menu

Mode Gelap

News · 25 Agu 2025 17:50 WITA

Aksi #BubarkanDPR Warnai Depan Gedung DPR RI, BEM Unindra: DPR Gagal Jalankan Mandat Konstitusi


 Aksi #BubarkanDPR Warnai Depan Gedung DPR RI, BEM Unindra: DPR Gagal Jalankan Mandat Konstitusi Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa dengan tajuk #BubarkanDPR di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8) sejak pagi. Salah satu kelompok yang turut serta adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).

Dalam siaran persnya, BEM Unindra menilai DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Mereka menyoroti berbagai kebijakan kontroversial dan kebuntuan legislasi yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat.

“Di tengah kesengsaraan rakyat, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan,” tulis BEM Unindra dalam pernyataannya yang dibacakan saat orasi.

READ  Berkas Perkara Delpedro Marhaen Lengkap, Polda Metro Jaya Siap Limpahkan ke Kejaksaan

Soroti UU TNI hingga RUU Penyiaran

Dalam aksi tersebut, massa menyinggung sejumlah regulasi yang dianggap merugikan rakyat. Di antaranya UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, serta rencana pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, hingga RUU Agraria.

Sebaliknya, sederet tuntutan pro rakyat disebut tidak kunjung diselesaikan, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta kebijakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

BEM Unindra juga menolak sejumlah kebijakan yang dianggap melanggengkan manipulasi sejarah dan merugikan rakyat.

READ  Warga Pati Galang Donasi Rp148 Juta untuk Demo ke KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka

Mereka menyoroti pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto, upaya penulisan ulang sejarah, hingga perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat yang dianggap merugikan kedaulatan ekonomi nasional.

Selain itu, massa turut menuntut penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap gerakan rakyat, termasuk mendesak pembebasan 11 masyarakat Maba Sangadji yang masih ditahan.

Dua Tuntutan Utama

Dalam pernyataannya, massa menyampaikan Resolusi #BubarkanDPR dengan dua poin utama:

1. Mendesak MPR melakukan amandemen untuk merestrukturisasi DPR agar kembali benar-benar menjadi representasi rakyat.

2. Menghapus tunjangan DPR sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan anggaran dan privilege pejabat.

READ  KPK Bongkar Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat, Diduga Dikelola WNA China dengan Omzet Rp1 Triliun per Tahun

Aksi Sempat Ricuh

Pantauan di lokasi, massa mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, DPR RI. Namun, aksi sempat diwarnai kericuhan hingga polisi memukul mundur peserta aksi. Massa pun terpecah menjadi dua kelompok, meski sebagian masih bertahan di sekitar area gedung DPR.

Hingga sore ini, aksi #BubarkanDPR masih berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Willy Aditya Guyon Soal “Merger” NasDem–Gerindra di Rapat DPR

13 April 2026 - 14:47 WITA

Wacana Pengambilalihan PNM dan Whoosh oleh Kemenkeu Dikritik Ekonom

13 April 2026 - 14:37 WITA

Rupiah Melemah ke Rp17.135 per Dolar AS, Imbas Ketegangan Iran–AS Meningkat

13 April 2026 - 14:20 WITA

Jokowi Bantah Isu Caplok Partai NasDem: “Tidak Ada Sama Sekali”

13 April 2026 - 14:13 WITA

Ceramah JK di UGM Berujung Laporan Polisi, Ini Isi dan Penjelasannya

13 April 2026 - 14:08 WITA

Kaesang Pangarep: PSI Kebut Mesin Politik, Target Siap “Perang” di Pemilu 2029

12 April 2026 - 19:24 WITA

Trending di News