SOALINDONESIA–JAKARTA Pemerintah bergerak cepat memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang terdampak aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kementerian teknis bersama pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kerusakan sekaligus menyiapkan langkah pemulihan agar layanan publik segera kembali normal.
“Dengan Menteri PU, selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, juga menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, serta fasilitas umum,” kata Menko AHY kepada awak media sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Salah satu contoh kerusakan yakni jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terbakar. Menurut AHY, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, sementara pemerintah daerah juga mengambil langkah cepat agar layanan transportasi seperti Transjakarta bisa kembali beroperasi normal.
Kerugian Rp 950 Miliar
Pemerintah mencatat kerusakan infrastruktur tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp 900–950 miliar, namun jumlah ini masih dapat berubah mengikuti hasil verifikasi lapangan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo termasuk daerah yang mengalami kerusakan cukup signifikan.
“Biasanya memang ada anggaran untuk kedaruratan, dan pos itu yang digunakan. Itu dihitung dari pusat, dari Kementerian PU,” jelas AHY.
Presiden Minta Layanan Publik Segera Pulih
Usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, AHY menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya langkah cepat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
“Bapak Presiden berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki. Kementerian PU bersama pemda akan bekerja langsung untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas AHY.
Selain itu, Presiden juga menekankan pembangunan ekonomi tidak boleh tertunda meskipun pemerintah tengah fokus pada pemulihan infrastruktur.
Proyek Strategis Tetap Jalan
Di luar langkah pemulihan, AHY juga menyinggung sejumlah proyek strategis yang tengah dikawal pemerintah, seperti pengembangan Giant Sea Wall, perlindungan Pantura Jawa melalui badan otorita khusus, serta kelanjutan proyek kereta cepat.
Menko AHY menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui isu 17+8 agar solusi bersama dapat ditemukan tanpa harus mengorbankan fasilitas umum.
