SOALINDONESIA–JAKARTA Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan resmi dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu menjadi sosok pertama yang menduduki jabatan menteri pada lembaga anyar tersebut, setelah Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) ditransformasi menjadi kementerian.
Latar Belakang Keluarga Pesantren
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan cucu dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, sekaligus putra dari KH Yusuf Hasyim, tokoh besar Pesantren Tebuireng. Dari garis keturunan itu, Gus Irfan dikenal akrab dengan lingkungan pesantren dan keluarga besar NU, termasuk almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pendidikan formalnya ditempuh di SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang). Ia kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana dan magister di Universitas Brawijaya, Malang, serta menyelesaikan program doktoral Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025.
Kiprah di Pesantren dan Organisasi
Sejak 1989, Gus Irfan telah mengabdikan diri di Pondok Pesantren Tebuireng sebagai Sekretaris Umum hingga 2006. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT BPR Tebuireng (1996–2016), serta mengasuh Pesantren Al-Farros sejak 2006.
Dalam struktur NU, Gus Irfan pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU) dan kini tercatat sebagai pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Timur periode 2024–2027.
Karier Politik
Selain di dunia pesantren, Gus Irfan juga aktif di politik. Ia menjadi salah satu juru bicara pasangan Prabowo–Sandiaga pada Pilpres 2019. Pada Pemilu 2024, ia maju sebagai calon legislatif dari Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII dengan perolehan 77 ribu suara.
Namun, masa jabatannya di DPR berakhir lebih cepat setelah ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala BP Haji pada Oktober 2024.
Transformasi BP Haji Jadi Kementerian
Pada 22 Oktober 2024, Gus Irfan resmi dilantik sebagai Kepala BP Haji melalui Keppres Nomor 144/P Tahun 2024. Badan ini kemudian ditransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 disahkan DPR.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, bahkan sejak awal sudah menyebut Gus Irfan sebagai calon kuat menteri di lembaga baru tersebut. Sinyal serupa juga ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dinilai Punya Modal Besar
Dengan latar belakang pesantren yang kental, pengalaman panjang di organisasi keumatan, serta kiprah di dunia politik, Gus Irfan dinilai memiliki modal besar untuk memimpin kementerian baru ini.
“Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan beberapa waktu lalu.
Pelantikan ini menandai babak baru pengelolaan haji dan umrah Indonesia yang kini berdiri sebagai kementerian penuh, dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan terfokus bagi jemaah.
