SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian. Dukungan itu disampaikan oleh dua anggota Komisi III, Benny K Harman dan Muhammad Nasir Djamil, saat kunjungan kerja ke Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025).
Benny K Harman menegaskan bahwa cetak biru reformasi Polri sejatinya sudah tersedia, namun implementasinya belum maksimal.
“Kita mendukung rencana Bapak Presiden untuk melakukan reformasi institusi kepolisian. Menurut saya, itu sangat tepat. Cetak birunya kan sudah ada, pelaksanaannya yang belum,” ujar Benny.
Ia menambahkan, penguatan Polri adalah syarat mutlak menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau Polri tidak mampu menjaga keutuhan dan keamanan, bisa bubar Indonesia ini,” tegasnya.
Fokus Reformasi Kultural
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Muhammad Nasir Djamil, menilai gagasan Presiden Prabowo adalah langkah penting mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel, dan dipercaya publik.
Menurutnya, reformasi struktural dan instrumental sudah berjalan, tetapi yang mendesak adalah reformasi kultural.
“Reformasi kultural memang bukan hal yang mudah. Karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto diharapkan reformasi kultural ini bisa segera disegerakan,” kata Nasir.
Ia menekankan, reformasi kultural akan mencetak polisi antisuap, melayani masyarakat sepenuh hati, serta menjunjung tinggi nilai pengabdian dan kemanusiaan.
Terkait peran Kompolnas, Nasir menilai lembaga tersebut tetap relevan untuk dilibatkan sebagai pemberi masukan kepada Presiden.
“Kompolnas itu semacam lembaga internal yang memberikan saran. Jadi bisa saja reformasi kepolisian yang disampaikan Presiden mengikutsertakan Kompolnas,” tambahnya.
Aspirasi Publik
Sebelumnya, dalam dialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang beranggotakan tokoh lintas agama, muncul desakan agar Polri dievaluasi pasca-serangkaian demonstrasi akhir Agustus. Presiden Prabowo menyambut aspirasi itu dengan menyatakan segera membentuk tim reformasi kepolisian.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut langkah tersebut sebagai sinergi antara aspirasi masyarakat sipil dan visi Presiden.
“Bapak Presiden menyampaikan ini gayung bersambut. Harapan-harapan yang diminta oleh Nurani Bangsa sudah ada dalam konsep Presiden, terutama soal reformasi kepolisian,” jelas Nasaruddin.
